Wakil Rakyat Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Peristiwa Pidana Perdagangan Masuk Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Wakil Rakyat diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Pidana mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Untuk mendalami proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Dari Wakil Rakyat Untuk melakukan pendalaman Yang Terkait Di Di proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Tempattinggal Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Ke Wakil Rakyat Yang Terkait Di Di Peristiwa Pidana Perdagangan Masuk Negeri beras juga diperlukan Untuk memperbaiki tata kelola sektor Agrikultur Indonesia. Fernando ingin agar Bangsa Hingga Didepan dapat lebih berpihak Ke petani.

“Jangan sampai Bangsa hanya mengandalkan Perdagangan Masuk Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Untuk menjaga ketersediaan Ketahanan Pangan Di negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Di sengaja menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. Supaya, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Peristiwa Pidana Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Di dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Hingga Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK Di menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Ke Didepan Gedung KPK, Jakarta.