MK Didorong Berlakukan Ambang Batas Dewan 0% Ke 2024

JAKARTA – Kawal Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat (KPD) Mendorong Mahkamah Konstitusi ( MK ) memberlakukan penghapusan ambang batas Dewan atau Parliamentary Threshold (PT) 4% Ke 2024, tidak harus menunggu Pemilihan Umum 2029. Penghapusan PT 4% dinilai sudah sangat rasional dan sesuai Di semangat Kedaulatan Rakyat.

“Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%, masak Produk yang tidak sah masih dipertahankan, seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang Ke 2024 ini,” kata Koordinator Nasional KPD Miftahul Arifin Untuk keterangannya dikutip, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, seharusnya MK langsung memberlakukan penghapusan PT 4% Lantaran sangat rasional dan sesuai Di semangat Kedaulatan Rakyat. Sebab, ambang batas Dewan Disorot tidak sejalan Di prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilihan Umum, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Ambang batas Dewan Untuk Pemilihan Umum ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, Lantaran Prototipe ambang batas dapat Memangkas Untuk arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.

Miftah menjelaskan, ambang batas Dewan berdasarkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum telah menimbulkan kerugian konstitusional. Juga Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan Di UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Dari Pemilihan Umum Wakil Rakyat 2024.

“Itu menimbulkan kerugian konstitusional. Pasal tersebut membuat hak konstitusionalnya sebagai pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada Disekitar kurang lebih 17.304.303 suara terbuang Ke Pileg 2024 Lantaran masih diberlakukan PT 4%. Setidaknya jumlah suara yang terbuang itu berasal Untuk 10 Lembaga Perwakilan Rakyat (parpol) yang tak lolos ambang batas Dewan.

“Padahal Untuk prinsip Kedaulatan Rakyat menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud Untuk Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tetapi Aturan ambang batas Dewan telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih,” katanya.

Hak rakyat Untuk dipilih juga direduksi ketika Memperoleh suara lebih banyak tapi tidak menjadi anggota Wakil Rakyat Lantaran partainya tidak mencapai ambang batas Dewan.

Sebelumnya Itu, MK telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem Yang Berhubungan Di Syarat ambang batas Dewan sebesar 4% suara sah nasional yang diatur Untuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk pertimbangan hukumnya, MK tidak menemukan dasar rasionalitas Untuk penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud Untuk Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum.

MK memutuskan, lembaga pembentuk Undang-Undang harus merevisi ambang batas Dewan ini Sebelumnya pelaksanaan Pemilihan Umum 2029. Dari Sebab Itu, keputusan MK tak Berencana berpengaruh Ke ambang batas Dewan Pemilihan Umum 2024.

(abd)