Jelang Pencoblosan Suara Lokal 2024, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Penyandang Disabilitas

JAKARTA – Staf Khusus Pemimpin Negara Joko Widodo, Angkie Yudistia menyoroti tempat pemungutan suara (TPS) yang hingga kini belum ramah Penyandang Disabilitas . Hal ini pun bisa menjadi catatan perbaikan Di Di Untuk membuat TPS Di Pencoblosan Suara Lokal 2024 November mendatang.

“Kita bisa melihat TPS-TPS itu tidak ramah penyandang Penyandang Disabilitas, nah ini adalah menjadi konsentrasi pemerintah, Mungkin Saja ada beberapa TPS yang sudah mengakomodir ramah, tapi memang itu belum sepenuhnya, yang perlu kita perbaiki mulai Untuk data pemilih,” ujar Angkie kepada wartawan Di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Terutama Untuk kelompok Penyandang Disabilitas Untuk ragam tunanetra dan tuli. Menurutnya, diperlukan pendamping Penyandang Disabilitas Di setiap TPS agar memudahkan mereka Untuk memilih.

“Mulai Untuk TPS, bagaimana Penyandang Disabilitas itu bisa mengetahui Kandidat kepala daerahnya, contohnya pendampingan tunanetra, pendampingan tunarungu ketika pencoblosan, jangan sampai penyandang Penyandang Disabilitas tidak bisa memilih Sebab TPS-nya kurang ramah Di penyandang Penyandang Disabilitas,” tuturnya.

Karenanya, ia membuat kepada pemerintah Sebagai lebih aktif Untuk Memberi pelayanan terbaik Untuk kelompok Penyandang Disabilitas Di seluruh Indonesia.

“Perlu ada partisipasi aktif agar bisa dirangkul agar mengawal kejujuran agar tidak disalahgunakan. Memang harus ada yang ngawal Untuk mana aja bisa Untuk Penyandang Disabilitas,” tutur Bendahara Umum Partai Perindo ini.

Dia pun menjelaskan tantangan terbesar Pada ini adalah implementasi Aturan peraturan pemerintah Di Daerah yang mana tidak semua berpihak kepada kelompok Penyandang Disabilitas.

“Tidak semua Daerah itu sudah mengesahkan Pemda, itu Yang Terkait Didalam gubernur, wali kota, bupati. Harapannya Sebagai Pencoblosan Suara Lokal 2024 itu Sebagai Kandidat kepala Daerah Sebagai merangkul penyandang disabiltias, Sebab penyandang Penyandang Disabilitas terbanyak dan terbesar itu ada Di daerahnya masing-masing, memang perjuangan penyandang Penyandang Disabilitas itu tidak ada akhirnya,” jelasnya.

Menurutnya, Kandidat kepala Daerah perlu mempunyai pemikiran inklusif. Artinya, semua pejabat Daerah seyogianya bisa merangkul semua kelompok Komunitas tanpa membedakannya Di satu Didalam yang lain.