Bambang Haryo Dorong Dioperasikan Dermaga Eksekutif Swasta Ke Merak-Bakauheni

JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono kunjungan Di Pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, guna menyerap aspirasi stakeholder, Selasa 23 Juli 2024.

Di kunjungan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih periode 2024-2029 ini, ingin mengetahui langsung evaluasi penanganan kemacetan Ke lintas tersebut Ke Pada Berjuang Bersama angkutan mudik Lebaran.

“Sesudah evaluasi dilakukan perubahan jumlah kapal yang beroperasi Ke setiap dermaga, menjadi empat kapal. Alhamdulillah jumlah trip yang dihasilkan Pada ini Meresahkan menjadi 112 trip yang tadinya hanya 86 trip Di satu hari,” kata BHS, Kamis (25/7/2024).

“Berarti terjadi penambahan kapasitas angkut yang bisa dimanfaatkan Untuk menampung jumlah konsumen kapal penyebrangan baik penumpang maupun kendaraan,” tambahnya.

Walaupun sudah terjadi peningkatan, lanjut BHS, masih banyak kapal yang off tidak bisa dioperasikan Sebab kekurangan dermaga. Untuk itu, dia Merangsang dioperasikannya dermaga satu Untuk kepentingan eksekutif swasta yang sudah dikelompokkan kapalnya dan yang memenuhi syarat pelayanan eksekutif berjumlah 10 kapal.

“Pada ini hanya tujuh pasang dermaga hanya bisa dipakai Untuk 28 kapal Di total jumlah 66 kapal. Supaya masih ada 42 kapal yang bisa dimanfaatkan apabila ada penambahan dermaga. Dan PT ASDP serta Pemerintah harus mengusahakan penambahan dermaga, sampai Bersama idealnya 10 pasang dermaga,” jelasnya.

Alumni Metode Perkapalan ITS Surabaya ini menekankan, Untuk pemberdayaan konektivitas antar moda Ke pelabuhan penyebrangan tersebut Di tiga moda yaitu angkutan penyebrangan, kereta api, dan Kendaraan Angkutan Umum antar kota antar provinsi, yang Pada ini perlu disempurnakan. Supaya manfaat integrasi antar moda tersebut bisa dinikmati Dari Kelompok.

“Saya juga menekankan Untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada Ke pelabuhan tersebut Untuk kepentingan data berat muatan yang dibutuhkan Dari perusahaan pelayaran Untuk stabilitas kapal dan keselamatan,” tuturnya.

“Bila memungkinkan penimbangan kendaraan khususnya truk bisa dilakukan jauh Sebelumnya Ke jembatan jembatan timbang yang ada Ke Provinsi Banten jauh Di pelabuhan, dan pengoperasian alat timbang Ke pelabuhan sebagai seleksi akhir berat kendaraan yang Berencana masuk Di kapal,” lanjutnya.

Lebih Jelas BHS menegaskan, lintasan Merak-Bakauheni harus Ke Moratorium. Sebab jumlah kapal sudah terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, yang Pada ini kapal hanya bisa jalan 11 hari Di satu bulan.

“Perlunya segera Ke realisasikan kenaikan tarif yang Pada ini masih tertinggal Disekitar 40 persen. Yang rencananya Pada ini Sesudah dilakukan pembahasan Ke Kementerian Perhubungan Berencana dinaikkan Disekitar 15 persen,” ungkapnya.

“Diharapkan Gapasdap bersama ASDP bisa mengawal terealisasinya kenaikan tarif Untuk iklim usaha yang kondusif. Sebab Pada ini sudah ada beberapa perusahaan yang mati dan Malahan Ke akuisisi Dari ASDP, serta yang belum mati, tetapi tidak mampu menggaji karyawannya Di 9 bulan, dan Malahan kapalnya yang berjumlah 7 kapal tidak bisa dioperasikan semua,” tuturnya.

“Diharapkan semua perusahaan pelayaran dapat mengoperasikan kapalnya Bersama standarisasi pelayanan minimum dan standarisasi keselamatan,” tutup BHS.