Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Eddy Soeparno bercerita soal dugaan Perkara Pidana Hukum premanisme yang dilakukan organisasi Komunitas (ormas) Pada produsen Kendaraan Pribadi BYD ketika membangun pabrik Di Subang, Jawa Barat. Pemerintah diminta tegas menindak para pelaku Di balik Perkara Pidana Hukum ini.
Eddy tidak menyebut nama ormas yang dimaksud. Tetapi diduga ormas tersebut telah melakukan pungutan liar dan hal merugikan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sempat ada permasalahan Yang Berhubungan Bersama premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas Untuk menangani permasalahan ini,” kata Eddy Di pabrik BYD Di Shenzen, China, seperti terlihat Di tayangan video Di akun media sosial pribadinya, dikutip Senin (21/4).
Menurut Eddy apa yang dilakukan ormas itu tidak bisa Dikatakan sepele. Jika kejadian tersebut terulang, kata dia, bukan tidak Mungkin Saja dapat merusak iklim Penanaman Modal Asing Di Tanah Air.
BYD Sebelumnya telah menentukan lokasi pembangunan pabrik pertama Di Indonesia yaitu Di Subang. Merek asal China ini menargetkan pabrik siap beroperasi tahun Di.
[Gambas:Instagram]
Selain kebutuhan domestik, pabrik yang dibangun Bersama nilai Penanaman Modal Asing US$1 miliar ini juga Berencana mengakomodir produksi Untuk pasar Penjualan Barang Di Luar Negeri.
“Jangan sampai Lalu investor datang Di Indonesia dan merasa Lalu tidak Memperoleh jaminan Perlindungan, jaminan Perlindungan merupakan hal paling mendasar Untuk Penanaman Modal Asing Untuk masuk Di Indonesia,” kata dia.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Luther T Panjaitan, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia Yang Berhubungan Bersama masalah tersebut, tetapi hingga kini belum menuai respons.
(ryh/fea)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sorot Ormas Ganggu Pembangunan Pabrik BYD Di Subang