Serangan kian Masif, Pembentukan Perundang-Undangan Perlindungan Siber Tak Bisa Lagi Ditunda

JAKARTA – Lebih tingginya serangan siber menjadi alarm Indonesia tak bisa lagi menunda pembentukan Undang-undang Perlindungan dan Ketahanan Siber (Perundang-Undangan KKS). Tanpa Perundang-Undangan KKS sebagai payung hukum, koordinasi antarlembaga Pada terjadi krisis siber Berencana terus Merasakan jalan buntu.

Pengamat Informasi dan Kekerasan Politik, Ridlwan Habib mengatakan, Indonesia kini berada Hingga persimpangan jalan yang krusial Hingga Ditengah gemuruh transformasi digital. Serangan siber bukan lagi sekadar gangguan teknis sporadis, melainkan ancaman nyata yang menyasar jantung Lini Dibelakang dan urat nadi Keadaan Ekonomi Negara.

Ia mengingatkan situasi Perlindungan siber Hingga Tanah Air sudah masuk Di tahap yang sangat mengkhawatirkan. Anomali trafik yang mencapai ratusan juta serta serangan Di infrastruktur strategis, mulai Bersama sektor energi hingga perbankan menjadi bukti bahwa benteng digital Indonesia Lagi diuji habis-habisan. Baca juga: 18 Juta Serangan Siber Mengguncang Asia Tenggara, Indonesia Diserang 3 Juta Kali

”Kita tidak Lagi Berjuang Bersama peretas amatir, tapi seringkali Aktor Atau Aktris-Aktor Atau Aktris terorganisir yang mampu melumpuhkan layanan publik Di sekejap. Ini adalah alarm keras Bagi kedaulatan kita Hingga ruang siber,” kata Ridlwan, Selasa (11/5/2026) malam.

Menurut Ridlwan, kerentanan ini Lebih diperparah Dari absennya payung hukum yang komprehensif. Hingga Pada ini, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu Memberi perlindungan menyeluruh Bagi ekosistem digital nasional.