Baleg Sepakati RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Karena Itu Usul Inisiatif Lembaga Legis Latif

JAKARTA – Badan Legislasi ( Baleg ) Lembaga Legis Latif RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif Lembaga Legis Latif. Kesepakatakan diambil Sesudah Baleg Lembaga Legis Latif RI Melakukan Diskusi pleno harmonisasi, Selasa (8/7/2025).

Wakil Ketua Baleg Lembaga Legis Latif RI Iman Sukri menyampaikan, pihaknya telah sepakat agar menjadikan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi lembaga setingkat kementerian.

“Menyisipkan satu pasal Di Antara Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 1A, yang mengatur mengenai definisi Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, yang Berikutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat Pembantu Pemimpin Negara yang bertugas Melakukan urusan pemerintahan Di bidang haji dan umrah. Dan definisi hari, yaitu hari kerja yang ditetapkan Bersama pemerintah,” kata Iman Pada membacakan laporan harmonisasi.

Baca Juga: Muhammadiyah Dukung BP Haji Selenggarakan Haji Lebih Baik

Untuk laporan harmonisasi, Baleg Lembaga Legis Latif RI juga memasukkan pembagian visa haji Indonesia menjadi visa kuota dan visa haji nonkuota. Hal ini disebut Untuk Menyediakan kepastian hukum.