Tok, Diskusi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Sahkan RUU BUMN Dari Sebab Itu Perundang-Undangan

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( Dewan Perwakilan Rakyat RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Bangsa ( BUMN ) menjadi undang-undang (Perundang-Undangan). Pengesahan dilakukan Di Diskusi Paripurna VI Tahun Sidang 2024-2025 Ke Kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Diskusi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ini dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Sufmi Dasco Ahmad. Proses pengesahan bermula kala Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Anggia Ermarini melaporkan hasil pembahasan RUU BUMN dan perwakilan pemerintah MenpanRB Rini Widyantini Menyediakan laporan akhir.

Berikutnya, Dasco pun meminta persetujuan seluruh fraksi atas RUU BUMN Sebagai ditetapkan menjadi undang-undang.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi Di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Bangsa, apakah dapat disetujui Sebagai disahkan menjadi undang-undang?” ucap Dasco yang langsung disambut seruan setuju Dari peserta Diskusi.

Baca Juga: RUU BUMN Disahkan Besok Ke Diskusi Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI sepakat Sebagai membawa RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Bangsa (BUMN) bisa disahkan menjadi Perundang-Undangan Ke Di Diskusi Paripurna.

Kesepakatan diambil Sesudah Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI mendengarkan laporan hasil Panja RUU BUMN dan pandangan mini fraksi. Hasilnya, kedelapan fraksi sepakat Sebagai mengesahkan RUU BUMN Ke paripurna.

“Kedelapan fraksi Ke Komisi VI dapat menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Sebagai Berikutnya dibawa Ke pembicaraan tingkat II Di Diskusi Paripirna Dewan Perwakilan Rakyat RI Sebagai disetujui menjadi Perundang-Undangan?” tanya Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Anggia Ermarini Di Diskusi.