Soal Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah, Wakil Rakyat Sebut Luhut Cuma Omong Kosong

JAKARTA – Anggota Komisi VII Wakil Rakyat Mulyanto meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah Berencana melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Dia tidak yakin Di kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, Sebelumnya Pejabat Tingginegara Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi Berencana dijalankan Ke tahun 2025, sebagaimana tercantum Di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Keputusan Fiskal tahun 2025.

Mulyanto menganggap ucapan Luhut sekedar pemanasan Permasalahan, omong kosong dan tidak serius. Ia pun meminta agar Luhut jangan asal bicara Keputusan yang bukan wewenangnya. Lantaran Berencana membingungkan Komunitas yang Lagi Berusaha bangkit Di keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, Lantaran diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan Di distribusi BBM bersubsidi, Ke mana orang kaya atau Kendaraan Pribadi mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto Di keterangan tertulis, Ke Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan Sebagai Komunitas miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah Membahas sikap pembiaran.

“Sambil Itu Pertamina proaktif Di Alat Lunak MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Ke lapangan. Padahal ini kan Aksi Massa korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran Di pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, Ke mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata Ke lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Karena Itu Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini Di merevisi Perpres Yang Terkait Di agar Lebih berkeadilan,” tutup Mulyanto.