Rosan Perpanjang Gratis Bea Masuk Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik 2025, tapi Ada Syarat

Jakarta, CNN Indonesia —

Rosan Perkasa Roeslani Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi memperpanjang pembebasan tarif Perdagangan Masuk Negeri Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik Ke Indonesia hingga 31 Desember 2025.

Insentif ini tertuang Untuk Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 2 ayat 6, tapi perpanjangan ini Bersama syarat.

Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Perdagangan Masuk Negeri dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Untuk Rangka Percepatan Penanaman Modal.

Untuk aturan terbaru tercantum keterangan Sepedamotor Listrik Memperoleh pembebasan Pajak Lainnya Penjualan atas Barang Dagangan Mewah (PPnBM) Setelahnya Sebelumnya Itu hanya bebas tarif bea masuk Perdagangan Masuk Negeri.

Ke Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa pelaku usaha yang mengimpor Kendaraan Pribadi Bertenaga Listrik berbasis baterai CBU dan CKD roda empat Untuk jumlah tertentu dapat diberikan dua jenis insentif.

Kendati demikian ada beberapa persyaratan bila perusahaan pengimpor hendak menikmati Aturan Mutakhir tersebut Ke antaranya harus berkomitmen Sebagai melakukan perakitan Ke Indonesia Bersama memenuhi TKDN yang sudah ditentukan.

Pasal I

Beberapa Syarat Untuk Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Perdagangan Masuk Negeri dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Untuk rangka Percepatan Penanaman Modal (Berita Bangsa Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1074) diubah sebagai berikut:

1. Syarat ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 2 diubah dan Antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), Supaya Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas Perdagangan Masuk Negeri KBL Berbasis Baterai CBU Roda Empat, Bersama jumlah tertentu, Untuk jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:

a. bea masuk tarif 0% (nol persen) dan PPnBM ditanggung pemerintah; atau
b. PPnBM ditanggung pemerintah.

(2) Pelaku Usaha dapat diberikan insentif atas KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat, Bersama jumlah tertentu yang Berencana dirakit Ke Indonesia Bersama capaian TKDN paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi kurang Bersama 40% (empat puluh persen), Untuk jangka waktu pemanfaatan insentif, berupa:

a. bea masuk tarif 0% (nol persen) atas Perdagangan Masuk Negeri KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat dan PPnBM ditanggung pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi Bersama KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat yang diberikan insentif bea masuk tarif 0% (nol persen) atas Perdagangan Masuk Negeri KBL Berbasis Baterai CKD Roda Empat; atau
b. PPnBM ditanggung pemerintah atas penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang diproduksi.

(2a) Insentif sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan Perdagangan Masuk Negeri Bersama Bangsa yang Memperoleh perjanjian atau kesepakatan internasional Bersama Indonesia.

(2b) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud Ke ayat (2a) dapat mengajukan bea masuk tarif preferensi.

(2c) Tarif preferensi sebagaimana dimaksud Ke ayat (2b) merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan Untuk Peraturan Pembantu Pemimpin Negara Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Permen Penanaman Modal tersebut ditetapkan Ke Jakarta Ke tanggal 8 November 2024, dan diundangkan Ke 12 November 2024 Bersama Plt Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenhumkam Asep N Mulyana, dan ditandatangani Kepala BPKM Rosan Perkasa Roeslani.

Peraturan Pembantu Pemimpin Negara ini mulai berlaku Setelahnya 15 hari terhitung Dari tanggal diundangkan.

[Gambas:Video CNN]

(Skuat/mik)