Publik Lebih Percaya Kejagung Dibandingkan KPK

JAKARTA – Kepercayaan publik Di Kejaksaan Agung (Kejagung) tercatat lebih tinggi dibandingkan Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) Untuk survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Survei ini mencerminkan pandangan Kelompok Di berbagai lembaga Bangsa Untuk 100 hari kerja pemerintahan Kepala Negara Prabowo Subianto.

Survei dilakukan Di 16-21 Januari 2025 Bersama melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Responden terdiri atas 49,9% laki-laki dan 50,1% perempuan. Bersama margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%, hasil survei ini Memberi gambaran akurat mengenai persepsi publik.

Hasil survei Menunjukkan tingkat kepercayaan publik Di Kejaksaan Agung berada Hingga posisi yang cukup tinggi Bersama 13% responden Berkata sangat percaya dan 66% cukup percaya.

Sebagai Alternatif, kepercayaan Di KPK lebih rendah Bersama 8% Berkata sangat percaya dan 64% cukup percaya.

Untuk survei ini, Indikator Politik Indonesia Berkata bahwa kepuasan publik Di kinerja Kepala Negara Prabowo Subianto dan Pembantu Presiden Pembantu Kepala Negara Merah Putih Di 100 hari kerja mencapai 79,3%.

“Karena Itu, ini modal politik yang besar sekali buat Kepala Negara Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida Untuk Rilis Temuan Survei Nasional: “Evaluasi Publik atas Kinerja Kepala Negara dan Pembantu Presiden Pembantu Kepala Negara Merah Putih” secara virtual, Senin (27/1/2025).

Berikut hasil lengkap tingkat kepercayaan Di lembaga Bersama pertanyaan Hingga responden “Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak Di masing-masing lembaga berikut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?”:

– Kepala Negara: 26% sangat percaya, 71% cukup percaya dan 20% kurang percaya.
– TNI: 21% sangat percaya, 71% cukup percaya dan 5% kurang percaya.
– Kejaksaan Agung: 13% sangat percaya, 66% cukup percaya dan 15 kurang percaya.
– Mahkamah Konstitusi: 6% kurang percaya, 69% cukup percaya dan 16% kurang percaya.
– Majelis Permusyawaratan Rakyat: 5% sangat percaya, 68% cukup percaya dan 20% kurang percaya.
– Dewan Perwakilan Area: 5% sangat percaya, 68% kurang percaya, dan 19% kurang percaya.
– Komisi Pemberantasan Penyuapan: 8% sangat percaya, 64% cukup percaya dan 22% kurang percaya.
– Lembaga Proses Hukum: 7% sangat percaya, 64% cukup percaya dan 21% kurang percaya.
– Polri: 8% sangat percaya, 61% cukup percaya dan 26% kurang percaya.
– Dewan Perwakilan Rakyat: 3% sangat percaya, 64% cukup percaya dan 26% kurang percaya.
– Parpol: 4% sangat percaya, 58% cukup percaya dan 30% kurang percaya.

(jon)