Peluncuran Bacaan Herbert Feith, Bonnie Triyana Soroti Ancaman Kedaulatan Rakyat Tanpa Kendali Konstitusi

JAKARTA – Sejarawan yang juga anggota Lembaga Legis Latif Fraksi PDIP Bonnie Triyana menilai bahwa perdebatan akademik tentang runtuhnya Kedaulatan Rakyat konstitusional Hingga Indonesia Di 1950-an masih sangat relevan Untuk membaca situasi politik hari ini. Hal tersebut disampaikannya Di Menyediakan pengantar Untuk Peristiwa peluncuran dan diskusi Bacaan “Keruntuhan Kedaulatan Rakyat Konstitusional Hingga Indonesia” karya Herbert Feith, yang digelar Hingga Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).

Untuk paparannya, Bonnie menyoroti Komentar sejarawan Harry J Benda Di Feith. Menurut Bonnie, Benda menuduh Feith terperangkap Untuk cara pandang eurosentris Lantaran mengagungkan model Kedaulatan Rakyat liberal parlementer Barat sebagai satu-satunya Kebugaran normal.

Baca juga: Dikukuhkan Dari Sebab Itu Guru Besar UIN Jakarta, Bakir Ihsan Ungkap Persoalan Kedaulatan Rakyat Hingga Indonesia

“Benda berargumen bahwa Kedaulatan Rakyat parlementer tahun 1950-1957 hanyalah Trend Populer Sambil Itu atau interlude yang diimpor Untuk luar dan diterima secara tipis Hingga permukaan Dari Kelompok Indonesia,” ujar Bonnie.

Bonnie juga mengupas tesis Feith mengenai dikotomi elite politik Indonesia: administrator (problem solver) dan solidarity makers (symbol-wielders). Meski Benda menilai kategori ini terlalu menyederhanakan realitas, Bonnie menilai analisis tersebut tetap penting.

“Untuk saya, perdebatan Di Feith Di Benda yang sudah berlalu Pada 62 tahun masih terus mengusik pikiran dan menimbulkan banyak pertanyaan,” tegasnya.

Baca juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran: Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Konstitusional, Melambungkan Transformasi Bangsa

Di Detail, Bonnie mengaitkan lahirnya Kedaulatan Rakyat Hingga Indonesia Di konteks Hubungan Dunia pasca-Konflik Bersenjata Dunia II. Dia mengisahkan bagaimana Maklumat X November 1945 membuka keran multipartai, serta upaya para elite Di itu Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan Negeri boneka fasis.