Larangan Study Tour Diprotes, Dedi Mulyadi Lalai Hitung Dampak Sosial Ekonomi?

Larangan study tour Hingga Jawa Barat memicu gelombang Penolakan Di sopir Kendaraan Angkutan Umum hingga pelaku usaha wisata. Pakar Keputusan publik Di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu mencerminkan kelalaian Di mengkalkulasi dampak sosial dan ekonomi.

Kristian mengatakan Keputusan yang tertuang Di Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA itu tidak bisa dilihat hanya Di sudut pandang Pembelajaran. Sebab, larangan tersebut membawa konsekuensi nyata Untuk Komunitas yang menggantungkan hidupnya Di sektor wisata pelajar.

“Unjuk Rasa yang dilakukan para pekerja wisata kemarin adalah akumulasi Di kekecewaan mereka Di dampak Keputusan ini. Sebab, hal ini berkaitan langsung Bersama sumber penghidupan yang berpengaruh Di tingkat Keadaan ekonomi Komunitas,” ujar Kristian, dikutip Di detikJabar, Selasa (22/7/2025).

Dia menekankan bahwa Di perumusan Keputusan publik, semua dampak Di pemangku kepentingan harus diperhitungkan secara menyeluruh. Setiap Keputusan Memiliki risiko, baik besar maupun kecil, makanya harus ditimbang secara matang Sebelumnya diterbitkan.

“Dampak Keputusan bisa bersifat positif atau negatif. Lantaran itu, pembuat Keputusan perlu menghitung Bersama cermat setiap kemungkinan, dan menyiapkan langkah mitigasi agar dampak buruknya bisa diminimalisir,” ujar dia.

Kristian juga mengingatkan agar pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya sebagai respons Di tekanan sesaat. Dia menegaskan pentingnya Eksperimen mendalam yang melibatkan berbagai perspektif Sebelumnya sebuah Keputusan diterapkan.

“Pembuatan Keputusan harus Lewat proses Eksperimen yang serius. Bersama Cara Itu, kalkulasi risiko bisa dilakukan secara rinci, dan Kesejajaran sosial Hingga Ditengah Komunitas tidak terganggu,” kata dia.

Larangan Study Tour Bukti Intervensi Berlebihan Pemerintah

Kristian juga menilai larangan itu Menunjukkan kecenderungan intervensi berlebihan Di pemerintah.

“Tidak semua persoalan Hingga Komunitas harus diselesaikan lewat Keputusan. Ada hal-hal yang bisa diatur dan diselesaikan sendiri Bersama Komunitas tanpa perlu campur tangan pemerintah,” ujar Kristian.

Dia menyoroti sikap Dedi Mulyadi yang kukuh mempertahankan larangan study tour Kendati Merasakan penolakan Di berbagai pihak. Menurutnya, keputusan seperti itu hanya bisa dibenarkan jika didukung Bersama alasan yang kuat, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

“Kalau Gubernur ingin tetap konsisten, maka ia harus menjelaskan secara terbuka alasan Hingga balik Keputusan itu, Bersama landasan data, informasi, dan pengetahuan yang relevan. Kalau hanya sekadar bersikukuh tanpa argumen jelas, hal itu justru bisa memperburuk reaksi Di pelaku wisata,” kata Kristian.

Pekerja Wisata Bukan Warga Kelas Dua

Dia juga mengingatkan bahwa para pekerja Wisata Internasional adalah Dibagian Di Komunitas Jawa Barat yang juga wajib diperhatikan Bersama pemerintah.

“Mereka bukan warga kelas dua. Mereka juga rakyat yang kesejahteraannya menjadi tanggung jawab Gubernur,” katanya.

Kristian menambahkan, jika Gubernur tetap ingin mempertahankan Keputusan larangan study tour, maka sudah semestinya pemerintah menyediakan solusi konkret.

“Kalau tetap dilarang, pemerintah harus membantu mencarikan alternatif rombongan wisatawan, bukan membiarkan para pelaku wisata kehilangan penghasilan begitu saja,” ujar dia.

***

Selengkapnya klik Hingga sini.

(bba/fem)