KPK Sebut Bantuan Kemensos Ri yang Dikorupsi Sebanyak 6 Juta Paket

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) masih mengusut dugaan Kejahatan Keuangan pengadaan Pemberian sosial (Bantuan Kemensos) Ri yang terjadi Ke periode 2020 Di penanganan Wabah Dunia Covid-19. KPK menyebut ada Di 6 juta paket Bantuan Kemensos yang dikorupsi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, Bantuan Kemensos Ri yang diduga dikorupsi sebanyak enam juta paket. “Tahap tiga, lima, dan enam. Per tahap itu kurang lebih Di dua juta paket. Bersama Sebab Itu kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta, Di enam juta paket (Bantuan Kemensos),” kata Tessa, Kamis (4/7/2024).

Sebelumnya, KPK Mengantisipasi kerugian Bangsa akibat Perkara Pidana Hukum dugaan Kejahatan Keuangan Pemberian Bantuan Kemensos Ri Sebagai penanganan Covid-19 mencapai Rp250 miliar. Jumlah kerugian ratusan miliar itu Untuk tiga tahap pembagian yang ditujukan Sebagai warga Jabodetabek.

“Potensi kerugian Bangsa banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar Sebagai tahap 3, 5, dan tahap 6,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin, 1 Juli 2024.

Adapun modus dugaan Kejahatan Keuangan ini berupa Mengurangi Standar Bersama sejumlah bahan pokok yang dibagikan. Isi Bersama Pemberian tersebut berupa beras, Energi goreng, biskuit, dan beberapa bahan pokok lainnya.

Sebagai informasi, KPK Di mengusut Perkara Pidana Hukum dugaan Kejahatan Keuangan pengadaan Bantuan Kemensos Ri. Dugaan Bantuan Kemensos yang dikorupsi ini terjadi Ke 2020 Di penanganan Wabah Dunia Covid-19. “Ini merupakan Pembaruan Perkara Pidana distribusi Bantuan Kemensos yang Mutakhir diputus Bersama Lembaga Proses Hukum Tipikor. Ini Untuk rangka pengadaan Pemberian sosial Ri Yang Berhubungan Bersama penanganan Covid-19 Hingga Daerah Jabodetabek Ke Kemensos tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Selasa, 25 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Perkara Pidana Hukum ini bersamaan Bersama diusutnya Perkara Pidana Hukum Kejahatan Keuangan pengadaan Bantuan Kemensos Sebagai keluarga penerima harapan (PKH). Supaya, kata dia, Perkara Pidana Hukum ini tidak diusut berdasarkan fakta yang terungkap Untuk persidangan itu.