Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) bersama elemen mahasiswa dan pemuda Melakukan Unjuk Rasa unjuk rasa Di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto/istimewa
Koordinator Lapangan (Korlap) Unjuk Rasa SDR Fauzan mendesak Ketua KPK dapat segera menindaklanjuti laporannya Yang Terkait Didalam Didalam Perkara Pidana Hukum Pembelian Barang Didalam Luar Negeri beras tersebut. Fauzan juga meminta agar KPK dapat memeriksa Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Mendesak Ketua KPK Sebagai menindaklanjuti laporan SDR Didalam segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi,” tegas Fauzan, Kamis (4/7/2024).
Di kesempatan itu, Fauzan juga mendesak Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh Yang Terkait Didalam pengadaan beras. “Mendesak Pemimpin Negara Jokowi Sebagai memerintahkan BPKP melakukan audit menyeluruh Pada pengadaan beras,” papar dia.
Fauzan meminta Pemimpin Negara Jokowi memberhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bulog Bayu Krisnamurthi Didalam jabatannya. Fauzan menegaskan kedua sosok tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya Didalam baik lantaran terindikasi melakukan dugaan tindakan Penyalahgunaan Jabatan. “Sebab tidak bisa menjalankan amanat Didalam baik dan berindikasi melakukan dugaan Penyalahgunaan Jabatan,” tegas dia.
Sebelumnya, SDR melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Didalam dugaan mark up Pembelian Barang Didalam Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Negeri akibat demurrage Pembelian Barang Didalam Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Ke Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK), Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang diduga paling bertanggung jawab Yang Terkait Didalam dua masalah tersebut.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Di menangani Perkara Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Di Didepan Gedung KPK, Jakarta.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: KPK Diminta Tangkap Aktor Atau Aktris Intelektual Perkara Pidana Hukum Pembelian Barang Didalam Luar Negeri Beras Rp2,7 Triliun