Kemenko PMK Ungkap 5,8 Juta Balita Indonesia Bermasalah Gizi

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lewat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Mutu Kesejaganan dan Pembangunan Kependudukan Budiono Subambang mengungkapkan sebanyak 5,8 juta balita Indonesia bermasalah gizi.

“Beberapa catatan, ini ada 36,10 persen atau 5.839.101 yang balita bermasalah gizi dan Lalu 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang harus diintervensi gitu,” ujar Budiono Di dialog Deputy Meet the Press Hingga Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Ke kesempatan itu, Budiono mengatakan angka tersebut merupakan hasil Di pengukuran dan intervensi serentak Hingga 300 lebih Posyandu hingga 1 Juli 2024 ini. “Dari Sebab Itu Di ini Pemerintah sudah menyelesaikan sampai Bersama apa namanya bulan Juni ini, sudah 1 Juli, Dari Sebab Itu pengukuran serentak dilakukan Hingga seluruh Daerah Indonesia ada Hingga 300 ribu Posyandu.”

“Hingga pagi ini pukul 9 itu ada sudah mencapai 95,15% ya ini hasil kerja kolaborasi semua pemikiran lembaga sebagaimana yang sudah tertuang Hingga Di Perpres 72 Tahun 2021 Regu percepatan penurunan stunting dan itu ada 19 Kementerian/Lembaga yang ikut terlibat Hingga dalamnya,” sambungnya.

Ke Di Yang Sama, prevalensi stunting Hingga Indonesia berkurang sebesar 15,7% Di 10 tahun terakhir yakni rata-rata penurunan berkisar Di 1,57% per tahun. Tercatat Hingga tahun 2023, prevalensi stunting 21,5%. Supaya, Budiono menegaskan perlu strategi percepatan dan fokus Ke upaya Pra-Penanganan Lewat pengukuran dan intervensi serentak Pra-Penanganan stunting

“Ini Alhamdulillah dan biasa kalau penimbangan dan pengukuran kan dilakukan setiap bulan itu paling-paling capaiannya 8 juta ya. Nah ini berkat kolaborasi yang Hingga PIC-nya tetap Kementerian Kesejaganan tapi dikerjakan Bersama kolaborasi apa namanya Regu percepatan penurunan stunting,” papar Budiono.

Lebih Jelas, Budiono menambahkan pemerintah Di ini melakukan intervensi Bersama memperbanyak alat penimbangan dan pengukuran badan menggunakan antropometri.

“Lalu ada lagi Lantaran kita ini kan pengen melakukan pengukuran baik itu penimbangan dan pengukuran tinggi badan serta intervensi yang diperlukan itu kan pengen sempurna ya, semua Negeri lah melakukan Bersama sempurna termasuk Indonesia, itu ya tentu harus menggunakan antropometri termasuk ini ya mengukur baik berat maupun tinggi,” pungkasnya.