Kekerasa Ndalamrumah Tangga Tak Terbukti Ke Sidang Cerai, Paula Verhoeven Tetap Laporkan Baim Wong Ke Komnas Perempuan

JAKARTA – Paula Verhoeven , Lewat kuasa hukumnya Siti Aminah, Mengungkapkan bahwa dugaan Tindak Kekerasan Untuk Rumah tangga (Kekerasa Ndalamrumah Tangga) yang dituduhkan kepada mantan suaminya, Baim Wong, tidak terbukti Untuk proses sidang perceraian Ke Lembaga Proses Hukum Agama Jakarta Selatan.

Meski begitu, pihak Paula Verhoeven tetap melanjutkan langkah Sebagai melaporkan Baim Wong atas dugaan Kekerasa Ndalamrumah Tangga Ke Komnas Perempuan.

“Komnas Perempuan itu salah satu fungsinya adalah melakukan pendokumentasian dan penelusuran fakta tentang Kesetaraan Gender. Karena Itu memang tidak melulu itu konteks Aturan Pidana,” kata Siti Ke Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Siti, Paula mengaku Merasakan keempat bentuk Tindak Kekerasan Untuk Rumah tangga, termasuk Tindak Kekerasan fisik, psikis, serta dugaan eksploitasi ekonomi. Meski tidak bisa dibuktikan secara hukum Ke Lembaga Proses Hukum agama, laporan tersebut tetap diterima Dari Komnas Perempuan sebagai bahan kajian dan masukan Sebagai Pembelajaran publik serta penyusunan Keputusan.

Baca Juga: Baim Wong Sentil Paula Verhoeven usai Dilaporkan soal Kekerasa Ndalamrumah Tangga Ke Komnas Perempuan

Foto/Instagram Paula Verhoeven

“Dan memang kami menyampaikan berdasarkan Pengalaman Hidup. Keempat bentuk Tindak Kekerasan itu ada dialami Dari Ibu Paula dan ini Berencana menjadi catatan Untuk Komnas Perempuan Sebagai melakukan Pembelajaran publik maupun Sebagai perubahan Keputusan,” jelasnya.

“Misalkan contohnya eksploitasi ekonomi, itu kemungkinan yang luas ya. Misalnya apa sih yang dialami, oh ternyata yang dialami misalkan eksploitasi ekonomi itu tidak Memperoleh pembagian hasil pekerjaan. Padahal sama-sama bekerja. Nah Untuk konteks Ham itu masuk tuh, makanya itu dicatat,” lanjutnya.

Siti juga menegaskan bahwa Komnas Perempuan bukan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, melainkan institusi nasional yang Memberi rekomendasi dan pertimbangan berdasarkan laporan yang diterima.

“Karena Itu Komnas Perempuan itu tidak berfungsi sebagai projustisia. Dia lembaga nasional. Dan fungsinya adalah Memberi saran dan pertimbangan. Bukan projustisia seperti kepolisian atau apa,” ujarnya.