Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Untuk seluruh pemangku kepentingan Ke Untuk industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Ke Indonesia. Kerja sama Ditengah pemangku kepentingan itu dibutuhkan Bagi menciptakan ketahanan siber yang kuat Untuk Berjuang Didalam ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Untuk seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Didalam Lembaga Pembuatan Perbankan Indonesia (LPPI). Ke kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Untuk para pelaku industri Bagi memperkuat ketahanan perusahaan Untuk Berjuang Didalam ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Keselamatan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Untuk siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Didalam perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Di layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Menimbulkan Kekhawatiran. Perkembangan transaksi Ke kanal pembayaran digital telah Menyediakan kemudahan Bagi Kelompok luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Bankindonesia), hingga Desember 2023, nilai transaksi Didalam QRIS mencapai Rp229,96 triliun Didalam jumlah User lebih Untuk 45,78 juta.

Untuk Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Didalam regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Untuk front-end hingga back-end, dilengkapi Didalam berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Bagi memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Untuk potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memperoleh protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Untuk eksekusi manajemen krisis. Di Itu, audit Keselamatan berkala dan evaluasi langkah-langkah Keselamatan Disorot krusial Bagi Meningkatkan kesiapsiagaan Ke masa Di.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Ditengah bank, Financial Technology, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Untuk industri sistem pembayaran perlu Menyambut perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Kemungkinan kolaborasi antarlembaga Bagi memaksimalkan biaya Penanaman Modal Untuk Negeri Untuk memperkuat ketahanan siber Lewat pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Untuk memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Ke pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Kekayaan Budaya Dunia perusahaan yang kuat Untuk Keselamatan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Keahlian terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Untuk Berjuang Didalam ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Bagi Menyediakan perlindungan terbaik Bagi User sistem pembayaran Ke Indonesia,” tutup Ario.