Hasyim Asy’ari Diberhentikan Bersama Sebab Itu Ketua Lembaga Negara, Istana Akansegera Tindak Lanjuti Bersama Keppres

JAKARTA – Istana menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) Yang Berhubungan Bersama pemberhentian Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara). Pihaknya Akansegera segera menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

“Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani Pelanggar kode etik Untuk penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat,” ujar Koordinator Staf Khusus Pemimpin Negara Ari Dwipayana Untuk keterangannya, Rabu (3/7/2024).

Ari mengatakan bahwa Istana Akansegera menindaklanjuti keputusan DKPP tersebut Bersama menerbitkan Keputusan Pemimpin Negara (Keppres).

“Mengenai Pembatasan pemberhentian tetap Sebagai Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Bersama DKPP Akansegera ditindaklanjuti Bersama penerbitan Keputusan Pemimpin Negara,” kata Ari.

Pemerintah, kata Ari, memastikan bahwa Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Serentak 2024 Akansegera berlangsung sesuai jadwal meski DKPP memberhentikan Hasyim Untuk jabatan Ketua Lembaga Negara.

“Pemerintah memastikan Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, Sebab terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu Sebagai mengisi kekosongan anggota Lembaga Negara,” jelas Ari.

Sebelumnya Itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP) memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Untuk jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara).

Hal ini menjadi putusan DKPP Untuk sidang putusan Yang Berhubungan Bersama Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Untuk putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Untuk Pengadu.

“Dua, Memberi Pembatasan pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Sebelum putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang Heddy Lugito Hingga Ruang Diskusi Utama DKPP, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Pemimpin Negara RI Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Sebelum putusan ini dibacakan. “Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.