Jakarta –
UNESCO mengancam bakal mencabut status Geopark Kaldera Toba. Kementerian Perjalanan Hingga Luarnegeri (Kemenpar) merespons Bersama mengajak bicara General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Dunia Geopark (UGGp), Dr Azizul Kholis.
Untuk pertemuan itu, Azizul memaparkan kronologi serta Berita Terkini Yang Berhubungan Bersama status tersebut. Azizul mengatakan membutuhkan waktu Di dua bulan Untuk melakukan pembenahan, Bersama asesmen ulang Untuk UNESCO yang dijadwalkan Di 15 Juli 2025.
Azizul optimistis masalah itu bisa diatasi lewat kolaborasi erat Di pemerintah pusat dan Lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Gubernur Sumatera Utara telah memberi perhatian besar Untuk mengembalikan status green card,” ujar Azizul Untuk rilis kepada detiktravel, Jumat (16/5/2025).
Ya, Geopark Kaldera Toba diganjar ‘yellow card’ Untuk pertemuan UNESCO Dunia Geopark Di Maroko, September 2023. Status itu menandakan sejumlah standar belum terpenuhi. Selain Toba, beberapa geopark lain juga Menyambut kartu kuning serupa, termasuk Untuk China, Prancis, Italia, dan Peru.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menegaskan bahwa pemerintah telah Memutuskan langkah-langkah konkret Untuk memenuhi rekomendasi UNESCO.
“Geopark Kaldera Toba punya potensi luar biasa sebagai destinasi berkelanjutan. Tapi harus dikelola sesuai standar internasional,” kata dia.
Kemenpar juga telah intensif berkoordinasi Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai ketua badan pengelola geopark. Sejumlah perbaikan yang diminta UNESCO meliputi peningkatan interpretasi warisan geologi, identifikasi warisan Kekayaan Budaya Dunia dan alam, visibilitas geopark, serta penguatan jejaring dan pelatihan.
Wacana Kemenpar Selamatkan Kaldera Toba:
- Pembuatan panel interpretasi Di geosite Untuk memperkaya pemahaman publik.
- Penyelenggaraan event MICE bertema geopark dan Perjalanan Hingga Luarnegeri berkelanjutan.
- Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar, Untuk pembangunan dan revitalisasi geosite Di delapan kabupaten Di Danau Toba.
- Penyusunan siteplan geosite yang Berencana dilakukan Di 2026.
Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perjalanan Hingga Luarnegeri Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat.
“Status geopark Dunia membawa tanggung jawab besar. Kami Berencana terus mendampingi Pemprov Sumatera Utara dan badan pengelola agar seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi,” kata dia.
Kemenpar juga menekankan pentingnya pengelolaan geopark yang berkelanjutan, tidak hanya Untuk menjaga status internasional, tetapi juga Untuk memberi manfaat langsung Untuk Komunitas lokal dan sektor Perjalanan Hingga Luarnegeri nasional.
Geopark Kaldera Toba Sebagai Destinasi Wisata
Kemenpar juga mendukung Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata. Kemenpar Menyediakan Dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Alokasi dana tersebut terdistribusi kedelapan kabupaten yang berlokasi Di kawasan Danau Toba, peruntukannya sebagai Dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik Untuk menunjang Pembaruan Danau Toba (termasuk Di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan Kabupaten Di kawasan Danau Toba yang Memperoleh DAK adalah sebagai berikut:
1. Dairi
2. Karo
3. Simalungun
4. Tapanuli Utara
5. Toba
6. Pakpak Bharat
7. Humbang Hasundutan
8. Samosir
(fem/ddn)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Geopark Kaldera Toba Dikartu Kuning UNESCO, Kemenpar Turun Tangan