Australia Imbau Warganya Tunda Perjalanan Ke Nepal, Situasi Masih Panas

Pemerintah Australia Menerbitkan travel warning Untuk warganya yang berencana bepergian Ke Nepal. Peringatan itu dirilis Setelahnya eskalasi Aksi Massa yang Lebihterus memanas dan diwarnai Tindak Kekerasan Di Nepal.

Lewat situs resmi Smartraveller, Pemerintah Australia meminta warganya Sebagai Merencanakan kembali Wacana perjalanan Ke Nepal Sebab situasi yang dinilai dapat memburuk sewaktu-waktu tanpa peringatan.

“Pihak berwenang Nepal telah memberlakukan jam malam Di Lembah Kathmandu dan kota-kota besar lainnya. Tetaplah berada Di tempat yang aman, patuhi jam malam dan ikuti instruksi Di otoritas setempat,” tulis imbauan tersebut dikutip Di SBS News, Kamis (11/9/2025).

Peringatan tersebut dikeluarkan Setelahnya gelombang Keluhan Masyarakat besar terjadi Di berbagai Daerah Nepal, dipicu Dari Aturan pemerintah yang melarang akses Ke media sosial. Aksi Massa unjuk rasa yang dikenal sebagai gerakan Gen Z itu berubah menjadi kerusuhan besar Setelahnya Perdana Pejabat Tingginegara veteran Nepal Berkata pengunduran dirinya Di Selasa (9/9).

Untuk Aksi Massa yang berlangsung sehari Sebelumnya Itu, sedikitnya kini 22 orang dilaporkan tewas, termasuk Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan Perdana Pejabat Tingginegara Jhalanath Khanal.

Dia tewas Di sekelompok massa membakar kediamannya, menjadikan insiden tersebut salah satu tindakan keras paling mematikan Untuk beberapa tahun terakhir Di Nepal, dan memicu gelombang kemarahan Di Ditengah Kelompok.

Di Kathmandu, massa memenuhi jalanan, sebagian merayakan pengunduran diri perdana Pejabat Tingginegara, Akan Tetapi sebagian lainnya melakukan Aksi Massa Tindak Kekerasan Di membakar gedung Legislatif dan mengacungkan senjata otomatis. Kekacauan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk militer Nepal yang Lalu Menerbitkan peringatan.

“Kami mengimbau agar Kelompok tidak terlibat Untuk kegiatan yang dapat menyeret Bangsa Ke Untuk kekacauan dan ketidakstabilan,” pernyataan Di militer.

Aksi Massa Keluhan Masyarakat bermula Di Senin (8/9), Di Keinginan pencabutan larangan media sosial dan pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan. Amnesty International melaporkan bahwa aparat Keselamatan merespons Aksi Massa tersebut Di Tindak Kekerasan, termasuk penggunaan peluru tajam Pada massa.

Larangan akses media sosial dimulai Dari Jumat (5/9), ketika pemerintah memblokir 26 platform yang tidak terdaftar, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Akan Tetapi, TikTok tetap dapat diakses dan justru menjadi medium utama penyebaran video-video viral yang menyoroti ketimpangan sosial Di Nepal, memperlihatkan kontras Di kehidupan rakyat biasa dan Life Style mewah anak-anak politisi.

Meski Di Selasa Pemerintah Nepal akhirnya mencabut larangan tersebut dan memulihkan akses Ke Jalur Digital, Keluhan Masyarakat tetap meluas Ke berbagai kota Di luar Kathmandu. Situasi Di Nepal pun masih belum Menunjukkan tanda-tanda mereda.

(upd/fem)