Apakah Rumah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Pembantu Kepala Negara yang Dijarah dan Dirusak Ditanggung Pemerintah?

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan Dana sebesar Rp900 miliar yang disiapkan pemerintah tidak Sebagai renovasi Rumah pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pembantu Kepala Negara yang menjadi korban perusakan dan penjarahan Di Aksi Massa Aksi Massa pekan lalu.

“Tidak, tidak (renovasi Rumah Pembantu Kepala Negara dan anggota dewan). Jangan menjurus Hingga sana,” ujar Dody Di ditemui Di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9).

Baca Juga: 7 Gerbang Tol Di Kota Rusak Akibat Aksi Massa Ricuh, Ditargetkan Mulai Beroperasi Minggu Di

Ia menjelaskan, Dana tersebut secara khusus dialokasikan Sebagai Terapi dan perbaikan gedung DPRD serta fasilitas publik yang Merasakan kerusakan akibat rangkaian Aksi Massa Aksi Massa Di berbagai Area Di Indonesia.

Menurut Dody, hasil inventarisasi Sambil Menunjukkan tingkat kerusakan beragam, mulai Di ringan, Lagi, hingga berat. “Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung Di hampir Rp900 miliar. Misalnya Gedung DPRD Makassar, itu kan habis terbakar,” ujarnya.