Raker Di Banggar Dewan Perwakilan Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Biaya Rp3 Triliun

JAKARTA – Pembantu Ri Koordinator Politik, Hukum, dan Perlindungan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun. Tambahan Biaya tersebut Bagi menjalankan Langkah yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Di Pertemuan Kerja (Raker) Di Badan Biaya (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Pertemuan tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pembantu Ri Koordinator (Menko) Tim Menteri Kerja Merah Putih mengusulkan tambahan Biaya Bagi Tahun Biaya (TA) 2025.

Hadir Untuk Pertemuan tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Mobilitas Penduduk Internasional, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Kelompok (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Kelaparan Global Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Di beban tugas yang Lebihterus berat tanpa Pemberian Biaya yang memadai hal tersebut Berencana sulit Bagi direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Di ini Di Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Di kementerian dan lembaga Bagi Menyimak segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Permasalahan Polkam Untuk menjaga stabilitas politik dan Perlindungan nasional sangat membutuhkan Kecepatanakses Di Untuk koordinasi, sinergi, dan eksekusi Di lapangan.

“Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Kelompok (dumas) yang jumlahnya Di Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Supaya banyak laporan yang tidak tertangani Di baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Kelompok Pada kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Biaya ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Menteri Kerja Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Biaya Bagi 2025 yaitu, Lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Perlindungan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Biaya sebesar Rp3 triliun.