Rekomendasi Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat Dinilai Banyak Kejanggalan

JAKARTA – Sahabat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung Pansus Haji Pada bertujuan Sebagai kebaikan umat utamanya Di pelayanan Pada jamaah Kandidat haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin Di kerja Pansus Haji. Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.

“Sesudah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat, kami menemukan kejanggalan, Sebab yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah Kandidat haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap Di Pansus Haji.” kata Koordinator Sahabat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Bintang Wahyu Saputra Di keterangannya Hingga Jakarta dikutip, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jamaah Kandidat haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput Di perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti katering yang dikonsumsi jamaah Kandidat haji.

“Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Pejabat Tingginegara Kesejajaran minta laporan Istitha’ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jamaah Kandidat haji,” katanya.

Bintang mengatakan, urusan Haji bukan hanya tanggungjawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab kementerian dan institusi Yang Terkait Di lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN Yang Terkait Di.

“Rakyat Berencana mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Di ini Pansus Haji Dewan Perwakilan Rakyat tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal Pada Kementerian Agama.” ujar Bintang.

Dari sebab itu jika ingin Menyambut Pemberian rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak Yang Terkait Di atas dugaan pemalsuan data kependudukan jamaah calo haji.

“Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum Hak Fundamental dan Perpindahan Penduduk atas dugaan merebaknya visa ziarah Sebagai berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan Yang Terkait Di pengadaan Makanan Untuk jamah Kandidat haji.” ucapnya.

“Jangan lupa juga panggil Ormas Islam Yang Terkait Di fatwa keagamaan. Pada pimpinan Kementerian Yang Terkait Di tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik Dari Sebab Itu sulit dibantah,” kata Bintang.

(abd)