71.424 Peserta Lolos Seleksi PPPK Kemenag 2024

JAKARTA – Kementerian Agama ( Kemenag ) hari ini Mengintroduksi hasil seleksi Pegawai Pemerintah Bersama Perjanjian Kerja ( PPPK ) Untuk Mantan Tenaga Honorer Kategori II (Mantan THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar Untuk Database BKN Untuk tahun Biaya 2024. Sebanyak 71.424 peserta dinyatakan lolos.

“Bersama 71.817 peserta, hari ini kita umumkan ada 71.424 orang atau 99,45% yang lolos seleksi PPPK Kemenag. Ada 393 peserta atau 0,55% yang dinyatakan tidak lolos. Info kelulusan bisa diakses Lewat akun masing-masing. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Biaya 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” kata Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani Di Jakarta, Rabu (1/1/2025).

“Peserta yang dinyatakan lulus seleksi harus menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik Lewat akun masing-masing Di laman mulai 1 sampai 31 Januari 2025,” sambungnya.

Kelengkapan dokumen yang diunggah peserta:

a. Pasfoto terbaru menggunakan Busana formal Bersama latar Dibelakang warna merah;

b. Asli Ijazah atau Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah Bersama kementerian yang berwenang;

c. Asli transkrip nilai atau Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Bersama kementerian yang berwenang;

d. Hasil cetak/print out DRH (Daftar Riwayat Hidup) Bersama laman yang Di Dibagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok Bersama tinta hitam, telah ditandatangani sendiri Bersama peserta dan dibubuhi meterai 10.000;

e. Surat Pernyataan 5 (lima) Nilai yang telah ditandatangani sendiri Bersama peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir Di pengumuman ini;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan Bersama Kepolisian Negeri Republik Indonesia dan masih berlaku Di Di pengisian DRH;

Forumekonomiglobal. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Bersama Praktisi Medis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Praktisi Medis yang bekerja Di Unit Pelayanan Keadaan Pemerintah (diutamakan menggunakan Fasilitas Pelayanan Keadaan Di Kementerian Agama) yang dibuat dan ditetapkan paling kurang Di bulan Januari 2025;