Restorative Justice Di KUHAP Mutakhir Tak Berlaku Untuk Kejahatan Keuangan, TPPU, dan Kekejaman Seksual

JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa diterapkan Di penyelesaian Perkara Pidana-Perkara Pidana tertentu. Hal ini menyusul berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Peristiwa Pidana (KUHAP) Mutakhir Ke Jumat, 2 Januari 2026.

Kendati mekanisme ini bisa diterapkan, Pejabat Tingginegara Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa berlaku Untuk beberapa jenis tindak pidana.

“Karena Itu kalau Untuk restorative justice itu tidak berlaku Untuk tindak pidana Kejahatan Keuangan, Kekerasan Politik, Kartu Peringatan tindak pidana Hak Fundamental berat, juga pencucian uang ya, termasuk Kekejaman seksual,” kata Supratman Di konferensi pers Di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

“Karena Itu itu sama sekali tidak Bisa Jadi dilakukan RJ ya sesuai Di KUHAP yang Mutakhir,” ujarnya menegaskan.

Baca juga: Pasal Penghinaan Pemimpin Negara dan Wapres Bersifat Delik Aduan Absolut, Begini Penjelasannya