Pro-Kontra Praktik Ahli Kebugaran Foreign Di RI Mencuat Lagi

Jakarta –

Ahli Kebugaran Foreign yang masuk dan bekerja Di suatu Negeri sebenarnya sudah terjadi Di sejumlah Negeri. Akan Tetapi masuknya Ahli Kebugaran Foreign Di Indonesia kini masih menjadi perdebatan Untuk sejumlah pihak hingga memicu pro-kontra.

Tak sedikit yang Berkata masuknya Ahli Kebugaran Foreign ini Akansegera menjadi daya saing Untuk Ahli Kebugaran lokal. Justru ada pula yang mempertanyakan soal kejelasan aturannya. Lantas, bagaimana penjelasannya? Simak fakta-faktanya berikut ini.

Sudah Diatur Di Undang-Undang Kesejaganan Mutakhir

Yang Terkait Didalam polemik Ahli Kebugaran Foreign masuk Di Indonesia, Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut Undang-Undang Kesejaganan Nomor 17 Tahun 2023 sudah mengatur perihal tersebut. Mekanisme yang mengatur soal Ahli Kebugaran Foreign juga sudah dijabarkan Melewati aturan yang berlaku.

“Sebenarnya Ahli Kebugaran Foreign itu sudah diputus Di undang-undang. Karena Itu kalau ada orang yang bilang bahwa tidak setuju Ahli Kebugaran Foreign itu sama aja undang-undang sudah bilang kita merdeka, kita tidak setuju Indonesia merdeka,” katanya Untuk Pertemuan Kerja bersama Komisi IX Wakil Rakyat RI, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, yang menolak Ahli Kebugaran Foreign terlalu emosional. Sebab Ahli Kebugaran Foreign yang boleh bertugas Di Indonesia hanya Didalam keahlian tertentu atau spesialis.

“Masih ada yang emosi, iya, dan aturannya juga tadi sudah jelas bahwa Ahli Kebugaran Foreign itu yang Ahli Kebugaran spesialis yang boleh praktik. Ya, Ahli Kebugaran umum boleh datang, tapi misalnya kalau ada bencana kayak Bencana Alam Aceh mereka datang, itu mereka boleh,” ucapnya lagi.

Kekurangan Ahli Kebugaran Spesialis Di RI Picu Lonjakan Kematian

Adapun masuknya Ahli Kebugaran Foreign Di Indonesia tidak lantas membuat Ahli Kebugaran lokal bersaing Didalam Foreign, melainkan membantu penanganan sejumlah Gangguan. Menurut Menkes, masuknya Ahli Kebugaran Foreign Di Indonesia seharusnya tak lagi menjadi perdebatan.

Sebab, ketika ia keliling Fasilitas Medis Di Lokasi terpencil bersama Ri Joko Widodo (Jokowi), sering menemukan keluhan kekurangan Ahli Kebugaran spesialis Gangguan tertentu.

“Saya bersama Pak Jokowi itu datang tiap minggu jalan. Saya nggak pernah nemu lengkap ada Ahli Kebugaran intervensinya. Lantaran kita datang Di Lokasi kota kota kecil, nggak pernah ketemu, tuh. Pasti Ahli Kebugaran jantungnya nggak ada, Ahli Kebugaran sarafnya nggak ada,” tuturnya.

“Kalau ada Ahli Situasi Jantung juga nggak ada Ahli Kebugaran intervensinya, perawatnya juga nggak ada,” sambung Menkes.

Kekurangan Ahli Kebugaran spesialis inilah yang memicu lonjakan Peristiwa Pidana kematian. Karenanya, kata Menkes, hal ini perlu dicegah.

“Kalau ditanya Pak Ri juga selalu tanya kalau masuk Fasilitas Medis RSUD itu paling banyak meninggal apa? Jantung sama stroke? Adanya spesialis apa? Spesialis anak sama anastesi. Nggak ada hubungannya sama jantung sama stroke,” kata dia.

“Karena Itu memang kita sudah kekurangan Ahli Kebugaran, dan itu menghasilkan banyak Komunitas kita yang tidak terlayani,” lanjutnya.

baca juga