Pro-Kontra Izin Tambang, PP Muhammadiyah Bicara Redistribusi Aset yang Dikuasai Oligarki

JAKARTA – Kabar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Memperoleh tawaran izin usaha tambang Di pemerintah menimbulkan pro dan kontra. Muhammadiyahakan menyampaikan keputusan mengenai tawaran konsesi lahan Untuk ormas keagamaan usai Konsolidasi Nasional Ke Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna mengatakan, Situasi karut-marutnya dunia pertambangan Indonesia Di ini banyak dikeluhkan Dari Komunitas. Lahan tambang banyak dikuasai Dari oligarki ekonomi dan politik.

“Saya melihat adanya kebutuhan mendesak Untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan Pada lahan-lahan yang dikuasai Dari oligarki,” kata Mukhaer Untuk keterangan yang Diberikan kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/7/2024).

Direktur Inisiatif Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah Ke bumi Untuk mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. Lantaran itu, Mukhaer mengatakan, meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini Untuk memulihkan keadaan.

“Terlepas Di ‘tidak ada makan siang gratis’ Di Keputusan Pemerintah Pada PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat Untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!” kata Mukhaer.

Mukhaer mengungkapkan Di mengutip Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) Ke bumi itu, manusia yang Akansegera membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.

“Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan ‘cuci tangan’ Untuk menyelesaikan masalah itu? Ke mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat Agar bebas Di tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?” katanya.

Ia mengajak seluruh Komunitas Untuk Memutuskan peran aktif Untuk memperbaiki Situasi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah Ke bumi. “Di centang-perenangnya Situasi pertambangan Di ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, Penyalahgunaan Jabatan, dan lembaran dunia hitam yang lain,” ujar Mukhaer.

“Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan Untuk selalu suci, Sambil Itu, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab,” kata Mukhaer.