Pemerintah Buat Road Map Klaster BUMN Sakit, Bisa Ditutup dan Likuidasi

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) telah membuat klasterisasi peta jalan atas Situasi Badan Usaha Milik Bangsa ( BUMN ), sesuai Bersama Penampilan keuangan dan kepentingan mandat pemerintah.

Pembantu Ri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peta jalan yang sudah dibentuk bersama Kementerian BUMN menetapkan klasterisasi pengelolaan BUMN menjadi 4 kuadran. Pertama, Kuadran 2 yakni BUMN Bersama mandat pemerintah dan Penampilan keuangan yang tinggi.

Sesudah Itu Kuadran 1 yaitu BUMN Bersama mandat pemerintah tinggi, Tetapi Penampilan keuangan rendah, Kuadran 4 adalah BUMN Bersama mandat pemerintah rendah Tetapi Penampilan keuangan tinggi, terakhir Kuadran 3 adalah BUMN Bersama mandat pemerintah dan Penampilan keuangan rendah atau non-core.

“Roadmap Hingga depannya diharapkan bahwa BUMN tersebut masih tetap dimiliki pemerintah, tapi juga bisa dilakukan privatisasi Sebagai Laga dan juga Sebagai melakukan Laga yang sehat Bersama swasta,” ungkap Sri Mulyani Untuk Pertemuan Bersama Komisi XI Lembaga Legis Latif RI Yang Terkait Bersama Pengantar Pendalaman PMN APBN 2024, Senin (1/7/2024).

Sri Mulyani awalnya, membagi BUMN menjadi 4 klaster. Pertama adalah BUMN yang Memiliki strategic value dan welfare creator. Jenis BUMN seperti ini bisa dimiliki sepenuhnya Bersama pemerintah dan dapat dilakukan privatisasi, holdingisasi, penggabungan atau peleburan.

Sesudah Itu, kategori kedua adalah BUMN yang hanya Memiliki strategic value. Menurut dia, BUMN kategori ini bisa dimiliki mayoritas Bersama pemerintah, Tetapi masih bisa direstrukturisasi ataupun digabungkan dan diprivatisasi.

Sri Mulyani mengatakan, kategori ketiga adalah BUMN yang Memiliki surplus creator. Dia mengatakan BUMN ini tidak harus dimiliki mayoritas Bersama pemerintah.

Sesudah Itu Iamelanjutkan, kategori keempat adalah BUMN yang non-core, dimana pemerintah bisa menutup BUMN kategori keempat ini.”Sebagai yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, Sebab mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” ujar dia.