Kompak! ESDM hingga Bupati Berikan Izin Tambang Nikel Di Raja Ampat

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Memberi izin operasi kepada lima perusahaan tambang nikel Di Daerah tersebut.

Pembantu Presiden Tim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, dua perusahaan memperoleh izin Untuk pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP). Sambil Itu tiga perusahaan lain, yakni PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham, Merasakan izin Untuk Bupati Raja Ampat.

“Kami memastikan seluruh kegiatan tambang diawasi secara transparan, termasuk aspek legalitas dan dampak lingkungan,” kata Bahlil dikutip Untuk pernyataannya, Minggu (8/6). Hal itu diungkapkan Bahlil Pada kunjungan Bagi memverifikasi laporan Komunitas Yang Terkait Bersama Karya pertambangan Di kawasan konservasi.

Baca Juga: 5 Penguasa Tambang Nikel Di Raja Ampat, Ada Konglomerat China, BUMN hingga Perusahaan Hantu

PT Gag Nikel, yang sepenuhnya dimiliki Bersama BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), merupakan satu-satunya perusahaan yang Pada ini aktif berproduksi. Perusahaan ini mengantongi Kesepakatan Karya (KK) hingga 2047 Bersama luas Daerah 13.136 hektar. Dokumen lingkungan seperti AMDAL dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah dimiliki Dari 2014.

Sambil Itu, PT Anugerah Surya Pratama (ASP) yang beroperasi Di Pulau Manuran Memiliki izin produksi hingga 2034. Perusahaan ini telah menyelesaikan dokumen AMDAL dan UKL-UPL Dari 2006. Akan Tetapi, Karya produksinya masih terbatas.

Di sisi lain, tiga perusahaan berizin Lokasi Menunjukkan perkembangan berbeda. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) Di Pulau Batang Pele masih Untuk tahap Pendalaman dan belum Memiliki persetujuan lingkungan. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) sempat berproduksi Di 2023, tetapi kini tidak aktif. Adapun PT Nurham Terbaru Merasakan izin awal tahun ini belum memulai operasi.

Bahlil menekankan, pengawasan tidak hanya Berorientasi Di legalitas, tetapi juga reklamasi dan dampak ekologis. “Kami Berencana Menilai semua izin, terutama yang Yang Terkait Bersama Bersama kawasan hutan dan pesisir,” ujarnya.