Hukuman Politik Barat Bikin Puluhan Kapal Tanker Energi Menganggur

JAKARTA – Puluhan kapal tanker Energi yang Sebelumnya Itu mengirim Energi mentah Rusia Di ini tetap kosong dan menganggur Di lepas pantai Rusia, China, dan Turki Setelahnya terkena Hukuman Politik Barat . Hal ini dilaporkan Di Bloomberg, Setelahnya mengutip data pelacakan.

Beberapa Di 53 kapal menjadi target Sebab melanggar batas harga G7 Di Perdagangan Keluar Negeri Energi Rusia, Sambil Itu yang lain ditunjuk Sebagai menjadi milik perusahaan tanker Negeri Rusia, Sovcomflot. Sedangkan Hukuman Politik lainnya diberikan atas dugaan risiko lingkungan.

Di bulan Februari, AS menargetkan Sovcomflot dan lebih Di selusin kapal tanker yang berafiliasi Di perusahaan milik Negeri. Baca Juga:Sukses Tikung Embargo Barat, Pendapatan Energi Rusia Melonjak

Menurut data yang dikutip, hampir semua operator Energi yang melanggar Hukuman Politik AS, Inggris, dan Uni Eropa Dari Oktober tidak dapat Memutuskan kargo apa pun Mulai Di Di Itu. Hanya tiga Di mereka yang dilaporkan tetap memuat kargo, dan Lalu mematikan transponder Sebagai menyembunyikan Karya Berikutnya.

Bloomberg mencatat, bahwa tarif pengiriman sempat Merasakan penurunan akibat Hukuman Politik, menjadi sinyal bahwa Hukuman Politik Barat sedikit banyak mengganggu pergerakan kapal. Akansegera tetapi gagal menaikkan biaya Rusia Sebagai kargo individu.

Seperti diketahui Barat telah menerapkan batas harga bersama yang dilanjutkan Di embargo Energi lintas laut Rusia Untuk upaya Sebagai memukul ekonomi Rusia. Di Itu Hukuman Politik juga bertujuan meredam Energi mentah Rusia Datang Hingga pasar Dunia agar tidak memicu Fluktuasi Harga.

Langkah-langkah tersebut diberlakukan Dari Desember 2022, dan diikuti Di Februari 2023 Di pembatasan serupa Di Perdagangan Keluar Negeri produk Energi Rusia.

Moskow Menyambut Baik Di mengalihkan sebagian besar Perdagangan Keluar Negeri energinya Hingga Asia, khususnya India dan China, Di mana Energi mentah Rusia dapat dijual Di atas batas harga Barat Sebab New Delhi dan Beijing telah memilih Sebagai tidak bergabung Di Hukuman Politik Di salah satu produsen Energi terbesar Di dunia.

(akr)