Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Lembaga Legis Latif Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Ri terpilih Menimbang kembali Inisiatif hilirisasi Sesudah resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Didalam kata berhasil Lantaran keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Didalam kerusakan lingkungan Ke semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Kesejajaran Komunitas Ke Di tambang, malah hidup Untuk Kebugaran yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Didalam Kemiskinan Global yang justru terjadi Ke Lokasi kaya SDA atau Lokasi yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Untuk Didalam Pemerintah dan para ahli.

“Akan Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Lantaran rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Didalam dana Bagi hasil (DBH) serta Pph lainnya Didalam Pemerintah Lokasi, termasuk juga merebaknya Peristiwa Pidana-Peristiwa Pidana Kejahatan Keuangan tambang. Agar pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Bagi Kesejajaran Komunitas atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Untuk pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Komunitas direkrut hanya sebatas pekerja kasar Lantaran keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Untuk pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebih merosotnya pembangunan bidang Agrikultur Ke Lokasi tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Didalam Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Ri berikutnya Menimbang Keputusan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Bagi Kesejajaran rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Perdagangan Keluar Negeri produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Mendorong hilirisasi nikel Didalam nilai tambah tinggi Agar efek gandanya Bagi Komunitas Menimbulkan Kekhawatiran Didalam membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Ke Samping Itu, perlu audit komprehensif Pada smelter-smelter Didalam China yang rawan kebakaran Agar menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.