Dewan Perwakilan Rakyat Dorong Kepala Negara Terbitkan Perppu Kepala Negara usai MK Batalkan HGU 190 Tahun Di IKN Dibatalkan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Dede Yusuf Mendorong Kepala Negara Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu Kepala Negara) guna menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Terkait Di Hak Guna Usaha (HGU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Awalnya Di Untuk Perundang-Undangan IKN diatur HGU diberikan Untuk jangka waktu paling lama 95 tahun lalu dapat diperpanjang 95 tahun Agar totalnya mencapai 190 tahun. Syarat itu dibatalkan MK Melewati putusan nomor 185/2024 Lantaran dinilai melanggar UUD 1945.

Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Soal Hak Atas Tanah Untuk Perundang-Undangan IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun

“Menurut saya bisa dilakukan Melewati Perppu Kepala Negara dulu. Di Perppu Kepala Negara tidak harus melakukan perubahan Perundang-Undangan hanya pasal tertentu yang Di-Perppu Kepala Negara-kan,” ujar Dede Yusuf, Jumat (21/11/2025).

Legislator Demokrat itu memandang bahwa merevisi Perundang-Undangan IKN tentu Berencana membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya panjang. Lantaran itu, dia Mendorong Kepala Negara menerbitkan Perppu Kepala Negara IKN.