Aturan Soal IHT Berpeluang Hanguskan Iuran Wajib Rp106 Triliun

JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( Gappri ) Henry Najoan mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Di Pada XXI Pengamanan Zat Adiktif yang termuat Di Pasal 429 – 463 bisa berdampak negatif Pada ekonomi.

Menurut Henry, semestinya pemerintah tidak memaksakan diimplementasikannya PP No. 28 Di Di situasi geo politik dan geo ekonomi Internasional berdampak Di situasi Di Tanah Air Di ini. Beleid itu juga dinilai cacat hukum Lantaran proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri hasil tembakau (IHT).

“Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan Di produk hukum yang dihasilkan dan Berpeluang menimbulkan dampak negatif yang signifikan Untuk industri dan perekonomian nasional,” kata Henry Di Jakarta, Senin (17/02/2025).

Pihaknya mensinyalir, pemaksaan diimplementasikannya PP No.28 lebih mewakili agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ketimbang melindungi kepentingan Kelompok yang terdampak. Lantaran itu, GAPPRI mengingatkan jangan sampai Inisiatif Kepala Negara Prabowo yang berkomitmen Memperbaiki Perkembangan ekonomi menjadi terganggu.

Kajian Gappri Berkata, PP No. 28 Memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, yakni mencapai Rp182,2 triliun, Di 1,22 juta pekerja Di seluruh sektor Yang Berhubungan Di terdampak.

“Larangan penjualan Di radius 200 meter Di sekolah, potensi kerugian mencapai Rp84 triliun. Pembatasan iklan berdampak ekonomi yang hilang mencapai Rp41,8 triliun,” ujar Henry.

Henry menegaskan, apabila ketiga aturan tersebut (kemasan polos, larangan penjualan, dan pembatasan iklan) diberlakukan, potensi Iuran Wajib yang hilang diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun.

Gappri berharap pemerintah dapat Mengkaji masukan Di seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, agar tercipta Aturan yang tidak hanya melindungi Keadaan Kelompok, tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial.

IHT merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan Di 5,8 juta orang, mulai Di petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Akan Tetapi, sektor ini telah Merasakan tekanan berat Dari diterbitkannya Perundang-Undangan No. 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, serta aturan turunannya.