Amankan Rp2,8 Triliun Di Penegakan Hukum Retribusi Negara, DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama

JAKARTA – Direktorat Jenderal Retribusi Negara (DJP) Kementerian Keuangan dan Badan Reserse Kriminal ( Bareskrim ) Polri resmi memperbarui komitmen Di memperkuat penegakan hukum Di bidang perpajakan . Langkah ini merupakan pembaruan Di kesepakatan Sebelumnya Itu yang telah berakhir Di 19 Juni 2024.

Kolaborasi ini terbukti efektif Di menjaga pundi-pundi penerimaan Bangsa Di para pelanggar aturan perpajakan. “Sepanjang berlakunya PKS lama (2021 sampai Bersama 2024), kolaborasi DJP Bersama Bareskrim Polri sukses mengamankan penerimaan Retribusi Negara Di Rp2,8 triliun,” ungkap Bimo Di keterangan resmi, dikutip Jumat (6/2/2026).

Baca Juga: Purbaya Bongkar Perdebatan Retribusi Negara Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok

Sebelumnya Itu, Direktur Jenderal Retribusi Negara, Bimo Wijayanto, bersama Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Mutakhir Di Kantor Bareskrim Polri, Selasa (3/2/2026) lalu.

Berdasarkan data internal DJP, total penerimaan sebesar Rp2,8 triliun tersebut dikumpulkan Lewat berbagai tindakan tegas. Baca Juga: Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Retribusi Negara, Ada Di China hingga Indonesia

Sebanyak Rp2,65 triliun berasal Di kegiatan pemblokiran dan penyitaan aset, Sambil Itu Rp229,55 miliar lainnya diperoleh Di penyelesaian Lewat penghentian penyidikan sesuai Syarat yang berlaku.

Secara teknis, sinergi ini telah merampungkan 366 berkas Peristiwa Pidana yang dinyatakan lengkap Bersama Kejaksaan (P-21), 252 kegiatan penyitaan dan pemblokiran aset, 76 Peristiwa Pidana penghentian penyidikan Lewat koordinasi bersama dan 355 berkas pelimpahan Dugaan Pelaku dan Barang Dagangan bukti.