Airlangga Pastikan Prabowo Tidak Dilantik Ke IKN, Ini Lokasinya

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelantikan Pemimpin Negara terpilih Prabowo Subianto Berencana dilantik Ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat RI) Senayan Ke Oktober mendatang. Airlangga juga memastikan bahwa Prabowo tidak Berencana dilantik Ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Agenda kan Ke Dewan Perwakilan Rakyat, harus Ke Dewan Perwakilan Rakyat,” jelasnya Di ditemui Ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga: Bukan IKN, Prabowo Bakal Dilantik sebagai Pemimpin Negara Ke Senayan

Padahal Sebelumnya Itu, Pembantu Presiden Tim Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Pemimpin Negara terpilih Berencana dilantik Ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang Di ini Di dibangun Dari Kementerian PUPR Di rangka persiapan pemindahan pusat Kota Besar mulai Agustus 2024. “Pelantikan Pemimpin Negara (Mutakhir) Ide Ke sana (IKN),” ujar Basuki Di ditemui Ke Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (2/4/2024) lalu.

Sedangkan Untuk rangkaian kegiatan peringatan 17 Agustus 2024 seperti Pidato Kenegaraan 16 Agustus masih dilangsungkan Ke Jakarta, sedangkan Untuk upacara 17 Agustus Berencana dilakukan Ke IKN. “Kalau 17 Agustus Ke sana, Bisa Jadi pidato kenegaraan masih tetep Ke sini,” ujarnya.

Basuki menjelaskan, hingga Di ini memang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Ke IKN belum masuk Di tahap konstruksi, Malahan belum masuk Di daftar proyek yang dibangun hingga kurun waktu 2024.

“Saya Mutakhir dapat data Di Mensesneg Di 31 organisasi yang menurut Undang-Undang kedudukan berada Ke Ibu kota, Mutakhir 3 yang sudah groundbreaking. Itu Bankindonesia, BPJS, dan OJK, yang lain belum ada. Seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mprri, Dewan Perwakilan Daerah, itu belum ada (Di daftar pembangunan),” kata Basuki.

Akan Tetapi demikian menurutnya, pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan sudah bisa masuk Di kajian Feasibility Study (FS) Sebelumnya masuk Di tahap lelang hingga proses konstruksi Ke 2025.

(nng)