Pengamat Aturan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti Bapanas dan Bulog yang terseret Perdebatan mark up Produk Impor beras. Foto/SINDOnews
Hal itu disampaikan Achmad Menyambut Baik klaim Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang menyebut Bantuan Pemerintah Dukungan Ketahanan Pangan beras merupakan Inisiatif yang berkontribusi Pada penurunan Kemiskinan Global. Adapun Bantuan Pemerintah Dukungan Ketahanan Pangan beras kembali digelontorkan Di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.
“Jika ada dugaan mark up Produk Impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” ujar dia, Kamis (18/7/2024).
Achmad mengingatkan penyaluran Bantuan Pemerintah bukan tupoksi Bapanas-Bulog pimpinan Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi. Penyaluran Bantuan Pemerintah, kata Achmad Nur Hidayat, merupakan tupoksi Di Kementerian Sosial (Kemensos). “Itu tupoksi Di Kemensos. Seharusnya penyaluran Bantuan Pemerintah dikembalikan Hingga Kemensos,” papar Achmad Nur Hidayat.
Di Kemakmuran demikian, Achmad Nur Hidayat berharap agar Hingga Didepan ada perbaikan tata kelola baik Hingga Bapanas dan Bulog. Untuk, Achmad Nur Hidayat adanya Perdebatan mark up Produk Impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 merupakan buntut Di buruknya tata kelola Hingga dua lembaga tersebut.
“Tata kelola yang rendah Di Bapanas-Bulog memungkinkan munculnya oknum-oknum pemburu rente,” pungkas Achmad Nur Hidayat.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Hari Purwanto Di membeberkan fakta terbaru Di permainan Perdebatan mark up Produk Impor beras. SDR telah melaporkan Perdebatan mark up Produk Impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini Hingga Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK).
“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog) Sebagai beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu (14/7/2024).
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Pengamat Soroti Gelontoran Bantuan Pemerintah Hingga Di Perdebatan Mark Up Produk Impor Beras