Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mencecar Kominfo dan BSSN Untuk Diskusi Kerja Komisi I Lembaga Legis Latif Di Kamis, 27 Juni 2024. Foto: Lembaga Legis Latif
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Bangsa (BSSN) mengakui tak Memiliki back-up atau cadangan data.
Supaya, data-data yang riskan hilang tidak bisa dikembalikan, yang bisa membuat Bangsa Merasakan kerugian besar.
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka Memiliki masalah Untuk tata kelola. Hal tersebut disampaikannya Untuk Diskusi Ditengah Komisi I Lembaga Legis Latif, Kominfo, dan BSSN Di Gedung Lembaga Legis Latif, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/024).
Ketua Komisi I Lembaga Legis Latif Meutya Hafid yang mendengar pernyataan tersebut merasa bahwa itu merupakan suatu kebodohan.
Menurutnya, Kominfo dan BSSN harusnya sudah Memahami Akansegera serangan-serangan siber dan Memiliki cadangan data agar tidak terjadi hal yang tak diharapkan.
“Kalau tidak ada backup, bukan tata kelola, Pak. Kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, Sebab cuma 2 persen (data yang diselamatkan), berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Meutya seperti dikutip Untuk kanal YouTube Komisi I Lembaga Legis Latif RI.
Sebagai informasi, serangan ransomware Brainchiper mengincar data-data Di Perpindahan Penduduk, INAFIS, dan lainnya. Tapi, Muetya mengungkapkan Komunitas Indonesia masih beruntung Sebab ada beberapa kementerian/lembaga yang belum bergabung Bersama PDNS, Supaya data mereka masih aman.
“Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia,” ucapnya.
“Yang paling patuh (setor data) Perpindahan Penduduk saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Sebab ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?” lanjut Muetya.
Kominfo, BSSN, Polri, dan juga Telkom, Pada ini masih Melakukanupaya Untuk melakukan perbaikan Di data-data yang Memperoleh serangan ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga dan pemerintah terkunci dan tersandaraperetas.
(dan)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Data PDN Dienkripsi Ransomware Tidak Ada Backup, Lembaga Legis Latif: Kebodohan!