BPH Migas Tepis Pernyataan Luhut Soal Pembatasan BBM Bantuan Pemerintah Mulai 17 Agustus

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Energi dan Gas Bumi ( BPH Migas ) membantah pernyataan Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Di Negeri (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.Anggota Asosiasi BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan, pemberlakuan pembatasan akses bahan bakar bersubsidi masih menunggu terbitnya hasil revisi Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Beleid tersebut bakal mengatur konsumen Pemakai Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi dan kompensasi.

“Apakah Sebelumnya 17 (Agustus) ataukah Setelahnya 17 ini kan belum ada yang tahu nih. Nanti Setelahnya 17 Terbaru kita tahu,” ujar Saleh Di sesi wawancara Bersama MNCTrijaya, Sabtu (13/7/2024).

Menurutnya, meski substansi Di Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah final, Tetapi pemerintah masih Mengkaji hal lain, Agar aturan itu belum dapat diterbitkan Pada ini.

“Karena Itu begitu kalau kita sebut secara substansial, itung-itungannya teknokratik atau teknisnya itu sudah kita sampaikan baik Hingga Pejabat Tingginegara ESDM, Hingga Menko dan sebagainya. Tetapi sekali lagi pertimbanganya kan tidak hanya pertimbangan teknis ekonomi, tapi juga ada pertimbangan lain, ini yang kita mesti kita tunggulah,” paparnya.

Saleh menyebut, substansi Di Perpres 191/2014 sudah dikaji dan difinalisasi Sebelum tahun lalu. Tetapi begitu, pemerintah masih harus mematangkan agar lebih detail lagi, terutama soal konsumen yang berhak.

“Tahun kemarin tuh substansi itu sudah final, cuman kan Pada ini begini Hingga Perpres itu bergantung detail, apakah Hingga Perpres itu Berencana diletakan secara detail, katakan konsumen yang berhak itu sampai detail,” ucap dia.

“Sampai klasifikasi dan sebagainya atau turun Hingga aturan yang ada Hingga bawah. Nah Ini yang saya lihat kita mesti tunggu terbitnya Perpres, Karena Itu kita belum bisa menyampaikan Pada ini. Secara teknis belum bisa kita sampaikan se-detail apa yang diatur Hingga Perpres,” jelas Saleh.