Soal Kredit Macet LPEI, Pengamat: Mutu Pengawasan Bermasalah

JAKARTA – Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Perdagangan Keluar Negeri Indonesia ( LPEI ) atau Indonesia Eximbank, dinilai Dari pengamat membuktikan Mutu pengawasan yang masih bermasalah. Lantaran itu perlunya diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada Hingga satu pintu.

Terlebih paska LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5% atau Rp32,1 triliun Didalam pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal Negeri (PMN) Rp10 triliun.

Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Negeri Kemenkeu meminta kucuran modal Sebagai membiayai penugasan khusus Perdagangan Keluar Negeri (PKE) kepada LPEI Sebagai peningkatan Didalam kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE Mutakhir.

Pengamat Ekonomi UI, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada Hingga Kementeriaan Teknis Menunjukkan hal yang anomali. “Apalagi pembentukan BUMN Hingga bawah Kementrian Keuangan seperti PT SMI atau PT PII dibuat Ke Di sudah ada lembaga Kementrian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?” ujar Toto, Selasa (2/7/2024).

“Sebab sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN , Sambil Itu KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat Dari Aturantertulis mewakili Kemenkeu Untuk kelola BUMN,” tambahnya.

Mengaca Didalam Perkara Hukum Hukum kredit macet Hingga PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya Perkara Hukum Hukum-Perkara Hukum Hukum fraud lainnya yang sempat menerpa Hingga beberapa BUMN. “Hal itu Menunjukkan bahwa Mutu pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga Dikatakan kurang kompeten Untuk bekerja,” tambahnya.

Atas dasar itulah, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN Hingga bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

“Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi Sebagai Merasakan sinergi yang optimal agar dijalankan Didalam lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa Untuk satu SOP Agar penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola Didalam baik,” jelasnya.