Selain Cuti 6 Bulan, Partai Perindo Usulkan Ruang Laktasi Ke Kantor Untuk Working Mom

JAKARTA – Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Terbaru-Terbaru ini mensahkan Undang-Undang (Undang-Undang) Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur tentang cuti melahirkan hingga maksimal enam bulan. Hal ini direspons Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo , Sri Gusni Febriasari.

Sri Gusni menjadi salah satu pihak yang mendukung Keputusan tersebut. Tetapi Sri menilai, Untuk bisa mengakomodir terpenuhinya hak-hak ibu dan anak, Pemerintah seharusnya tak hanya fokus masalah penerapan waktu cuti melahirkan saja.

“Sebenarnya yang perlu didorong juga, tadi selain memang undang-undang ini masih banyak yang perlu ada penambahan, selain cuti ayah yang tidak diatur secara jelas,” ujar Sri, Di diwawancara SINDOnews, Kamis (4/7/2024).

“Undang-undang ini juga perlu diartikan dan perlu ditangkap Dari para pemerintah Lokasi Untuk bisa menghasilkan Keputusan atau membuat Langkah-Langkah yang bisa mendukung terpenuhinya hak ibu dan anak,” sambungnya.

Menurutnya, ada hal lain yang tak kalah penting. Salah satunya, yakni Didalam Merangsang setiap institusi atau perusahaan agar menyediakan fasilitas ruangan laktasi atau menyusui.

“Contohnya apa? Kita Merangsang nih benar-benar Ke setiap institusi pemerintah ataupun swasta Untuk bisa ada ruang laktasi. Lantaran Mungkin Saja itu juga salah satu yang perlu kita dukung,” ungkapnya.

Sri menilai, hal sepele tersebut menurutnya Di penting Untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang Di akhirnya juga bisa mendukung terpenuhinya hak-Keadilan Gender dan anak.

“Lantaran kan kita pengen membuat sebuah ekosistem yang Di akhirnya bisa anak-anak terpenuhi hak-haknya atas pengasuhan dan peawatan yang terbaik,” tegasnya.

Sri juga menambahkan, Undang-Undang m tersebut juga dinilai masih terlalu fokus Pada pemberian cuti melahirkan kepada perempuan.