Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 usai Disepakati Pemerintah dan Lembaga Legis Latif

JAKARTA – Badan Dana (Banggar) Lembaga Legis Latif dan pemerintah mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Ide Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rancangan Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa (RAPBN) 2025 . Keputusan tersebut juga menyepakati Ide Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang Ke dalamnya terdapat target Kemajuan Peningkatan Ekonomi 2025 berkisar Ke 5,3-5,6% Sebagai masuk Ke asumsi makro 2025 .

“Sasaran pembangunan RKP 2025 Kemajuan ekonomi ditargetkan 5,3-5,6%,” kata Anggota Komisi IV Lembaga Legis Latif RI Andi Akmal Pasludin Untuk Pertemuan tersebut Ke Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Keputusan tersebut Ke ambil atas kesepakatan Pertemuan Panitia Kerja (Panja) Banggar Lembaga Legis Latif Didalam Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Pembantu Presiden Tim Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Didalam keputusan ini, nantinya hasil tersebut Akansegera dibawa Hingga Pertemuan Paripurna Lembaga Legis Latif RI.

Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat Kemiskinan Global menjadi 7-8%, angka tersebut naik Untuk sasaran yang diajukan pemerintah Sebelumnya Itu, 6-7%. Setelahnya Itu Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%.

Ke Di Itu, Pertemuan tersebut juga menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Keputusan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025. Berdasarkan pembahasannya, disepakati bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro Ke RAPBN 2025 Antara lain Kemajuan ekonomi disepakati sebesar 5,1-5,5%, Setelahnya Itu laju Ketidakstabilan Ekonomi 1,5-3,5%.

Lanjutnya besaran Kurs Mata Uang Idr Rp15.300-15.900 per Kurs Matauang Amerika AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2%. Berikutnya disepakati harga Migas mentah Indonesia USD75-85 per Barel, Lifting Migas Bumi 580-605 ribu barel per hari, serta Lifting Gas Bumi 1.003-1.047 ribu barel setara Migas per hari.

Ketua Banggar Lembaga Legis Latif, Said Abdullah juga berharap agar Keputusan pendapatan Bangsa bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan Untuk pembahasan panja. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan Keputusan Sebagai sektor perpajakan dan Penerimaan Bangsa Bukan Pajak Lainnya (PNBP) 2025.

Ke Di Itu, Said memastikan, implementasi Undang-Undang Harga Pokok Penjualan (HPP) dan reformasi perpajakan berjalan Didalam efektif Agar bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan. Meski demikian, tambah Said, memang tantangannya memang tidak mudah.

Sebab Pada ini dihadapkan Didalam Situasi perekonomian Untuk negeri yang belum sepenuhnya kokoh.

“Apa yang saya sampaikan dapat disetujui?” kata Said.

“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.

Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:

– Kemajuan ekonomi: 5,1 – 5,5%
– Laju Ketidakstabilan Ekonomi: 1,5 – 3,5%
– Kurs Mata Uang Idr: Rp15.300 – Rp15.900 per USD
– Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2%
– Harga Migas Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel
– Lifting Migas bumi: 580 – 605 ribu barel per hari
– Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara Migas per hari