Iffa Rosita Gantikan Hasyim Asy’ari Karena Itu Komisioner Lembaga Negara

JAKARTA – Anggota Komisi II Lembaga Legis Latif Guspardi Gaus menyebut, Iffa Rosita sebagai pengganti Hasyim Asy’ari sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara). Hal itu lantaran Iffa Menyambut suara tertinggi Di Kandidat Komisioner Lembaga Negara yang tak lolos Di fit and proper test.

“Nomor urut 8 kalau tidak salah saudari Iffa Di Kalimantan,” kata Guspardi Di ditemui Hingga Kompleks Dewan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Guspardi menjelaskan, Syarat itu didasari Pasal 29 ayat (4) huruf a Aturantertulis No. 2/2007 tentang Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat yang mengatur bahwa pengganti anggota Lembaga Negara digantikan Dari Kandidat anggota Lembaga Negara urutan Posisi berikutnya Di hasil pemilihan yang dilakukan Dari Lembaga Legis Latif.

Guspardi menjelaskan, panitia seleksi menyerahkan 14 orang Kandidat anggota Lembaga Negara 2022-2027 Hingga Komisi II Lembaga Legis Latif Di 2022. Sambil Itu, yang terpilih menjadi anggota Lembaga Negara berjumlah 7 orang. Artinya, pengganti Hasyim yaitu Kandidat anggota Lembaga Negara Posisi 8 sesuai pemungutan suara yang dilakukan Dari Komisi II Lembaga Legis Latif Di 2022.

Kendati demikian, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) segera Mengeluarkan surat keputusan mengangkat pengganti Hasyim sesuai putusan DKPP. “Mudah-mudahan Di seminggu ini Bapak Kepala Negara bisa Mengeluarkan surat keputusan Pada apa yang Di kita bicarakan,” terang Guspardi.

Sebelumnya, DKPP memberi Pembatasan pemecatan kepada Hasyim Asy’ari lantaran terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku berupa tindakan asusila Pada Anggota PPLN berinidial CA.

Pembatasan dijatuhkan Di sidang putusan Yang Terkait Di Peristiwa Pidana dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asya’ri Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda, Rabu, 3 Juli 2024. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Di pengadu.

DKPP juga meminta Jokowi melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari Sebelum putusan tersebut dibacakan. DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum) Sebagai mengawasi pelaksanaan putusan itu.