Soal Pasokan 30 Juta Barel Energi Di UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Di Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif RI Rivqy Abdul Halim Merespons Positif Wacana Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Dukungan 30 juta barel Energi mentah gratis kepada Indonesia. Akan Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Memperoleh Dukungan tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Dukungan energi Di Ditengah dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Energi dunia tentu menjadi Potensi Bagi Indonesia Sebagai memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Di Lalu hari.

“Dukungan ini patut kita sambut positif. Akan Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Berhubungan Di, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Di Dukungan tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Energi Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Dukungan, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Mutu Energi, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Di Di negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Energi itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Bagi Indonesia. Semua harus jelas Sebelum awal, transparan, dan tidak Mengurangi kedaulatan kita Di menentukan Keputusan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Intel Swiss Sebagai Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Dukungan tersebut Di kebutuhan Pembelian Barang Di Luar Negeri Energi, biaya pengadaan energi, beban Bantuan Fluktuasi Harga dan kompensasi energi, serta Situasi keuangan Bangsa. Di Cara Itu, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Di atas Alattulis.