BPJS Kesejajaran masih Berjuang Di tantangan besar Untuk pembiayaan Jaminan Kesejajaran Nasional (JKN). Kurang lebih, BPJS masih menanggung defisit hingga Rp 2 triliun per bulan.
“Untuk satu hari kami Menyediakan pelayanan itu 2 juta, transaksi Kesejajaran sebesar Rp 500 miliar, sebulan Rp 16 triliun dan kami mengumpulkan iuran hanya sebesar Rp 14 triliun, Rp 2 triliun kami defisit,” kata Direktur Utama BPJS Kesejajaran Prihati Pujowaskito Di Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).
Pujo menambahkan bahwa Di ini ada Di 54 juta peserta BPJS Kesejajaran yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran memicu tekanan dan potensi defisit keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Peserta Di ini sudah 285 juta jiwa lebih. Tetapi, ini Di angka 98,8 persen, masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa sampai hari ini kami sering laporkan,” kata Pujo.
Menunggu Suntikan Dana Rp 20 T
Sebelumnya Itu, dikabarkan bahwa BPJS Kesejajaran Berencana Merasakan Pemberian dana sebesar Rp 20 triliun yang bersumber Untuk Kementerian Kesejajaran dan Kementerian Keuangan.
Suntikan dana Rp 20 triliun Bagi BPJS Kesejajaran dikabarkan telah memasuki Putaran Terbaru. Peraturan Pemerintah (PP) yang Sebelumnya Itu dikirim Ke Sekretariat Bangsa sudah ditandatangani Kepala Negara Prabowo Subianto.
“Sudah ditandatangani Kepala Negara,” kata Pujo.
Yang Berhubungan Di pencairan dana, Pujo mengatakan bahwa pihaknya Untuk menunggu keputusan Untuk Pembantu Kepala Negara Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami nunggu pak Pembantu Kepala Negara Keuangan, kan ada itu alokasinya. Pak Pembantu Kepala Negara Keuangan Menerbitkan Permenkeu, Terbaru itu bisa Masuk,” katanya.
Tambahan dana Rp 20 triliun Untuk pemerintah menjadi langkah penting Bagi menjaga Ketahanan Langkah Jaminan Kesejajaran Nasional (JKN).
Upaya BPJS Bagi Peserta Menunggak Bayar
BPJS Kesejajaran kini mencari cara Bagi Meningkatkan pembayaran para peserta JKN, khususnya mereka yang masih menunggak. Ini adalah salah satu tantangan, selain menjaga Ketahanan Dana Jaminan Sosial.
“Langkah JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Sebab itu, Mutu penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan Di satu institusi, melainkan Di kemampuan seluruh pemangku kepentingan Untuk membangun tata kelola yang saling terhubung,” kata Pujo.
Salah satu caranya adalah Di menggandeng Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Lokasi Kementerian Untuk Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami ingin melekatkan kepesertaan BPJS Kesejajaran Di beberapa layanan publik, seperti pengurusan SKCK, keberangkatan haji dan umrah, masuk perguruan tinggi, pengurusan paspor, dan kalau perlu membeli tiket pesawat, BPJS Kesejajaran harus aktif,” ujar Pujo.
Halaman 2 Untuk 2
(dpy/naf)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Dihantui Defisit Rp 2 T per Bulan, BPJS Masih Tunggu Suntikan Dana
