Pengusaha Ritel Tolak Zonasi Larangan Penjualan Rokok Di RPP Kesejajaran

JAKARTA – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Bersama tegas menolak pasal tembakau Di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesejajaran, yang merupakan aturan pelaksana Bersama Undang-Undang (Aturantertulis) tentang Kesejajaran No. 17 Tahun 2023, Sebab Berpotensi Sebagai mengancam keberlangsungan usaha ritel.

Sebagai salah satu Produk Internasional yang diperjualbelikan Ke ritel, produk tembakau menyumbang angka pendapatan usaha yang besar Agar aturan ini dipastikan Akansegera merugikan usaha. Ke tahun 2023, estimasi total nilai penjualan produk tembakau nasional Ke ritel modern mencapai angka Rp40 triliun.

Baca Juga: Lagi Tumbuh, Industri SKT Sebaiknya Tak Dibebani Cukai Tinggi

Jika aturan ini disahkan, maka diperkirakan lebih Bersama setengah jumlah pendapatan tersebut Akansegera lenyap. Hal ini Sebab terdapat ratusan ribu ritel modern yang Akansegera terdampak Bersama aturan tembakau Ke RPP Kesejajaran, khususnya Bersama Wacana larangan penjualan rokok Bersama zonasi 200 meter Bersama tempat Belajar dan tempat bermain anak.

Ketua Dewan Penasihat HIPPINDO, Tutum Rahanta, menyayangkan adanya polemik aturan tembakau Ke RPP Kesejajaran yang Di ini masih Karena Itu perdebatan. Padahal, Untuk Tutum, aturan produk tembakau yang Di ini berlaku dinilai sudah baik Bersama sisi peraturan dan implementasinya. Pelaku usaha juga sudah menaati aturan penjualan produk tembakau sesuai ketentuannya.

“Aturan yang berlaku Di ini Sebagai tata cara penjualan rokok itu sudah komprehensif. Bersama memperketat aturan tembakau Ke RPP Kesejajaran, seperti aturan zonasi 200 meter Bersama pusat Belajar dan tempat bermain anak, ini Akansegera menjadi sangat bias dan menimbulkan ketidakpastian Ke lapangan,” tegas Tutum kepada wartawan.

Ke Samping Itu, Tutum juga melihat aturan penjualan produk tembakau yang tercantum Ke RPP Kesejajaran Akansegera mengusik keberlangsungan usaha dan aturan yang Sebelumnya sudah berlaku. “(Penjualan) kalau diganggu pasti Akansegera berdampak Pada timbulnya kesempatan lain. Saya kira nanti (Akansegera) timbul (penjualan produk tembakau) Ke pasar gelap dan membludak, Agar pemerintah nanti Akansegera sulit Sebagai mengontrol peredarannya,” ungkapnya.

Kejadian Luar Biasa ini menegaskan bahwa aturan zonasi 200 meter Sebagai penjualan produk tembakau belum tentu dapat dikontrol dampaknya Ke lapangan dan Akansegera menimbulkan ketidakpastian usaha. Dari karenanya, Tutum menegaskan bahwa jangan sampai ada aturan Terbaru Untuk produk tembakau yang menganggu penjualan peritel.

“Di Produk yang dijual (adalah produk) legal, maka sebaiknya diatur saja, tapi jangan sampai ganggu proses penjualannya Ke lapangan. Sekali lagi, implementasi (Bersama aturan tembakau Ke RPP Kesejajaran) itu Akansegera Berpotensi Sebagai menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian,” terangnya Ke Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Tutum menjelaskan Bersama sisi peritel, alasan penolakan pasal karet ini juga didorong Dari rasa kekhawatiran jika terjadi penindakan petugas yang Berpotensi Sebagai merazia penjualan produk tembakau nantinya. Hal ini juga Berpotensi Sebagai menganggu kehidupan peritel, Sambil Itu produk tembakau merupakan Produk Internasional yang menyumbang penerimaan Untuk Negeri Bersama angka yang signifikan.