KPK Usul Ketum Parpol Maksimal 2 Periode, Bahlil: Jangan Dibuat Seragam

JAKARTA – Rekomendasi Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan ( KPK ) Yang Berhubungan Bersama jabatan ketua umum (ketum) Lembaga Perwakilan Rakyat (parpol) dibatasi dua periode tak bisa diatur Untuk peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia .

Bahlil menjawab pertanyaan awak media apakah rekomendasi tersebut bisa dimasukkan Hingga Untuk revisi Undang-Undang tentang Lembaga Perwakilan Rakyat . Bahlil menyebut bahwa setiap Lembaga Perwakilan Rakyat sudah Memperoleh aturan tersendiri Yang Berhubungan Bersama mekanisme yang mengatur jabatan ketum.

“Saya pikir begini ya, itu masing-masing (parpol) punya mekanisme, punya Biaya Dasar,” kata Bahlil seusai Berpartisipasi Untuk Refleksi Paskah Nasional Partai Golkar Ke Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga: KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode, Bahlil: Ke Golkar Setiap Munas Ada Ketua Umum Terbaru

Biaya Dasar tersebut, kata Bahlil, sudah dibuat Bersama masing-masing parpol Ke Untuk forum pengambilan keputusan tertinggi Ke partainya, baik itu musyawarah nasional (munas) atau kongres.