Sebelumnya Dipecat DKPP, Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari Dari Sebab Itu Khatib Salat Iduladha 2024 Ke Semarang

SEMARANG – Sebelumnya dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Ketua Lembaga Negara Hasyim Asy’ari menjadi khatib salat Iduladha 2024 Ke Simpang Lima Semarang, Jawa Di, Senin (17/6/2024). Tiga minggu Sesudah Itu persisnya hari ini, Rabu (3/7/2024), Hasyim dipecat DKPP Sebab dugaan asusila.

Diketahui, Pada khotbah Hari Raya Iduladha 2024 Ke hadapan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi), Hasyim menyinggung soal sifat kebinatangan manusia yang harus dikorbankan dan disembelih.

“Agama kita, agama Islam menetapkan Sebagai menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak yaitu domba, kambing, kerbau, sapi atau unta, yang dikurbankan adalah binatang,” ujar Hasyim Ke Simpang Lima Semarang, Jawa Di, Senin (17/6/2024).

“Ini mengandung setidaknya dua makna yang pertama sifat-sifat kebinatangan yang terdapat Di jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi Didalam tauhid, iman, dan takwa,” sambungnya.

Hasyim juga mengatakan sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat Di diri manusia, sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannyalah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh.

Menurut dia, sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol Ke Di diri seseorang Akansegera membawa kepada ketidakstabilan Di hidup, ketidakharmonisan Didalam lingkungan baik sebagai individu maupun sebagai anggota Kelompok.

Seperti diberitakan, Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Didalam jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Lembaga Negara.

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Berhubungan Didalam Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Pada anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Didalam pengadu.

Sesudah Itu, Majelis DKPP juga meminta kepada Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) Sebagai melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Dari putusan dibacakan. “Lalu, memerintahkan Badan Pengawas Pencoblosan Suara mengawasi pelaksanaan putusan ini,” kata Heddy.

(jon)