Wakil Rakyat Ingatkan Aparat Penegak Hukum Segera Adaptasi KUHP dan KUHAP Terbaru

JAKARTA – Anggota Komisi III Wakil Rakyat RI Abdullah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengadaptasi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Aturan Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Peristiwa Pidana (KUHAP) yang Terbaru. Keduanya telah berlaku Dari 2 Januari 2026.

“KUHP dan KUHAP Terbaru Berencana kehilangan makna jika aparat penegak hukum (APH) masih bekerja Bersama pola lama,” ujarnya, Minggu (4/1/2026).

Baca juga: Terbaru Berlaku, YLBHI Ungkap Deretan Pasal ‘Berbahaya’ Di KUHP dan KUHAP

Dia meminta aparat penegak hukum harus adaptif dan responsif Bersama paradigma kedua Undang-Undang tersebut yang menempatkan Ham, due process of law, dan keadilan substantif sebagai pijakan utama.

“Salah satu cara agar APH dapat Menyesuaikan dan responsif Bersama KUHP dan KUHAP yang Terbaru adalah Melewati legal capacity building atau peningkatan kompetensi, pemahaman, dan Kemahiran APH Di mempraktikkan KUHP dan KUHAP yang Terbaru secara efektif. Legal capacity building ini harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan lintas institusi,” ungkapnya.

Kementerian Hukum dan Kementerian Hakasasi Manusia, dapat Memutuskan peran aktif sebagai Kendaraan Bermotor Roda Dua penggerak bersama kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Proses Hukum serta pemangku kepentingan lainnya Di melakukan legal capacity building.

“Dan Komisi III Wakil Rakyat Berencana menjalankan fungsi pengawasan secara ketat Untuk memastikan penguatan kapasitas APH tidak bersifat formalitas, tetapi berdampak nyata Di praktik penegakan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang,” kata legislator PKB ini.