Tolak Pembahasan RUU POM, Menkes Kena Semprot Anggota Wakil Rakyat

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Keadaan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Mengungkapkan bahwa substansi materi Yang Terkait Bersama Rancangan Undang-Undang Pengawasan Perawatan dan Minuman (RUU POM) secara keseluruhan telah diatur secara komprehensif Untuk regulasi lain. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang (Aturantertulis) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Bersama metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.

“Supaya pemerintah merasa tidak perlu diatur secara tersendiri,” ungkap Menkes Untuk Pertemuan Kerja bersama Komisi IX Wakil Rakyat, Selasa (2/7/2024).

Sebelumnya Itu, telah terkumpul Daftar Inventaris Masalah (DIM) Yang Terkait Bersama RUU POM sebanyak 793 DIM. Di kesempatan itu, Menkes merinci sangat detail Yang Terkait Bersama substansi yang dimaksudnya.

Pernyataannya itu pun secara tidak langsung menjadi alasan pihaknya melakukan penolakan pembahasan Yang Terkait Bersama RUU POM. Menkes memulai Bersama Nilai bahwa Untuk Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan telah diatur substansi mengenai sediaan Pharma, alat Keadaan, perbekalan Keadaan yang memuat Syarat mengenai penggolongan Perawatan dan Perawatan bahan alam, standar, persyaratan, pembuatan, produksi, dan peredaran.

Demikian juga berkaitan Bersama substansi atau materi pengawasan Perawatan dan Minuman, kata Menkes, itu telah menjadi Dibagian yang diatur Untuk Aturantertulis Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keadaan, khususnya Untuk bab yang mengatur mengenai upaya Keadaan, perbekalan Keadaan, dan ketahanan kefarmasian, serta alat Keadaan.

Untuk Aturantertulis Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan juga telah diatur Syarat mengenai Ketahanan Pangan olahan yang menjadi salah satu subjek Untuk pengaturan RUU POM, Di lain mengenai penggolongan Ketahanan Pangan olahan, informasi produk, peredaran Ketahanan Pangan olahan, serta Eksperimen dan Pembaruan Ketahanan Pangan olahan.

“Berkenaan Bersama substansi perizinan usaha yang dimuat Untuk RUU POM, itu telah diatur juga Untuk Aturantertulis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun Bersama metode Omnibus secara komprehensif termasuk perizinan sektor Perawatan dan Minuman, serta Syarat mengenai pengawasan dan Hukuman Politik,” papar Menkes.

Di Di Itu, berkaitan Bersama tanggung jawab dan tanggung gugat pelaku usaha Yang Terkait Bersama kegiatan usaha Perawatan dan Minuman, juga telah diatur Untuk Aturantertulis Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan kelembagaan, Badan Pengawas Perawatan dan Minuman Di ini sebagai pengejawantahan Untuk hak prerogatif Ri Untuk menjalankan pemerintahan telah dibentuk BPOM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian Lewat peraturan Ri Nomor 80 Tahun 2017 yang dilengkapi Bersama desain organisasi Sebagai penguatan dan akselerasi pengawasan Perawatan dan Minuman secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Menkes, maka keberadaan BPOM Akansegera mampu Mendorong penguatan dan akselerasi pengawasan Perawatan dan Minuman secara optimal dan paripurna, serta menjadi bukti bahwa pemerintah sangat concern Sebagai Menyediakan perlindungan Bagi Komunitas Pada Standar, mutu, dan keterjangkauan Perawatan dan Minuman.

Di Di Itu, bidang tugas pengawasan Perawatan dan Minuman yang bersifat lintas sektor, yang membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi juga telah diterbitkan instruksi Ri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Perawatan dan Minuman.